Nusa Perdana.com, Rokan Hulu — Sektor perkebunan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau.
Selain menjadi sumber pendapatan, sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Besarnya kontribusi tersebut membuat berbagai persoalan di sektor perkebunan perlu mendapat perhatian serius.
Mulai dari harga Tandan Buah Segar (TBS), produktivitas dan kualitas hasil kebun, penguatan kelembagaan petani, hingga persoalan status dan penguasaan lahan.
Kejelasan status lahan menjadi salah satu aspek penting dalam penataan sektor perkebunan.
Kepastian tersebut diperlukan agar aktivitas masyarakat tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik agraria di kemudian hari.
Pembahasan penataan perkebunan juga berkaitan dengan keberadaan satuan tugas penertiban yang melibatkan unsur kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, penataan kawasan dan kepastian status penguasaan lahan dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafruddin Poti, SH., MM., mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha perkebunan.
Menurutnya, Pemkab Rohul perlu hadir sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar berbagai persoalan perkebunan dapat dibahas dan dicarikan jalan keluar secara bersama-sama.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah disparitas harga TBS yang diterima petani. Syafruddin Poti menyebutkan, perbedaan harga TBS di lapangan dapat mencapai kisaran Rp700 hingga Rp900 per kilogram.
“Perbedaan harga ini tentu menjadi perhatian karena sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Selain persoalan harga, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Penguatan kelembagaan petani diperlukan agar masyarakat memiliki posisi yang lebih kuat dalam pengelolaan hasil perkebunan maupun menghadapi dinamika pasar.
Dengan besarnya kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian Rohul, penataan sektor ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi.
Kepastian harga, penguatan kelembagaan petani, serta kejelasan status dan penguasaan lahan juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait.
Dengan koordinasi yang kuat, berbagai persoalan perkebunan di Rohul diharapkan dapat dibahas secara komprehensif sehingga menghasilkan solusi yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat.(Gs).