Bergantung Hidup di Pabrik PT SIPP, Warga 3 RW Mohon Pabrik Tak Ditutup
PKS PT. SIPP Jalan Rangau KM 6
Nusaperdana.com,Duri - Masyarakat yang berada di tiga Rukun Warga (RW), yakni RW 01 dan RW 10 Kelurahan Pematang Pudu, serta RW 08 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Duri Kabupaten Bengkalis Riau sudah bermohon kepada Pemda notabene Eksekutif (Pemkab Bengkalis) dan Legislatif (DPRD Kabupaten Bengkalis) agar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang berada di kawasan Jalan Rangau kilometer 6 Kelurahan Pematang Pudu tidak ditutup.
Hal itu sesuai perihal permohonan masyarakat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam pada 28 Juli 2021 lalu. Isi surat permohonan masyarakat tersebut, yakni "sehubungan dengan telah adanya anggota dari tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis sudah datang ke Pabrik PT SIPP untuk melakukan penutupan operasional pabrik PT SIPP, kami atas nama masyarakat RW 10 Kelurahan Pematang Pudu, RW 08 Kelurahaj Air Jamban, dan RW 01 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis agar berkenan kiranya untuk membantu dan memberikan solusi agar operasional pabrik PT SIPP ini tidak ditutup, mengingat banyak warga suku sakai khususnya dan warga dari suku lain pada umumnya bekerja dan bergantung hidup di pabrik dengan berbagai bidang pekerjaan dan posisi. Kami berharap jika ada waktu dan kesempatan berkenan kiranya Ketua DPRD dan para anggota DPRD yang kami hormati untuk melakukan hearing terhadap permasalahan ini agad dapat mengetahaui duduk permasalahan sebenarnya terjadi serta kami dari pihak masyarakat bisa melaporkan kondisi secara langsung".
Masyarakat di tiga RW dua Kelurahan di Kecamatan Mandau, Duri Kabupaten Bengkalis Riau membubuhkan tanda tangan. Pada daftar nama masyarakat tiga RW dua Kelurahan tersebut pada 17 Juli 2021 lalu, "masyarakat bermohon kepada Bupati Bengkalis agar tidak menutup operasional pabrik PT SIPP. Karena banyak masyarakat bekerja menggantungkan hidup di pabrik dan menjadi pengangguran serta terancam penghidupan ekonomi jika pabrik PT SIPP tetap ditutup".
Tapi, faktanya pihak Pemda Kabupaten Bengkalis, yakni Eksekutif dan Legislatif kurang peduli dengan permohonan dan nasib masyarakat tiga RW dua kelurahan Kecamatan Mandau, Duri Kabupaten Bengkalis Riau itu.
Menurut Ketua PUK PT SIPP, Amrijal saat dikonfirmasi awak media via telepon genggamnya, pada Sabtu (14/5) mengatakan, saya mendukung keberadaan pabrik, tutupnya atau tidak beroperasinya pabrik PT SIPP di Jalan Rangau kilometer 6 Duri Kecamatan Mandau sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat yang bekerja, khususnya anggota SPTI totalnya 160 orang.
"Sejak pabrik PT SIPP tutup tiga bulan belakangan ini, anggota SPTI PUK PT SIPP yang berjumlah 160 orang tadi selama ini bekerja di pabrik jadi pengangguran. Hal ini tidak cuma berdampak kepada ekonomi, tapi berdampak kepada Kamtibmas. Mereka saat ini mencari hidup dan penghidupan bekerja serabutan menyebar entah kemana. Itu semua dilakukan mereka untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dan membiayai anak-anak bersekolah," ujar Amrijal.
Penutupan pabrik PT SIPP oleh Pemerintah sambung Amrijal, terkesan berat sebelah sangat merugikan para pekerja yang sudah bekerja bertahun lamanya di pabrik. Para pekerja tersebut bergantung hidup di pabrik, Ini tidak ada adil namanya!
"Pabrik berdiri berdiri dan beroperasi sudah bertahun lamanya, dari zaman Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh. Setahu saya pabrik sudah ada izinnya, sebab tak mungkin pabrik bisa beroperasi tanpa ada izin," tegasnya.
Masih Amrijal, jika pabrik mau ditutup kenapa tidak dari awal berdiri atau dibangun. Kenapa setelah pabrik berdiri dan beroperasi bertahun lamanya, tiba-tiba ditutup? Rada aneh dan ada apa ini!
Masyarakat tiga RW yang berdomisili di dua kelurahan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah sampaikan dan ajukan permohonan ke Pemda Bengkalis agar tidak menutup pabrik. Tapi, permohonan masyarakat yang diteken bersama agar pabrik tidak ditutup seakan tak digubris dan tak dipedulikan oleh Pemda Bengkalis.
"Masyarakat yang bekerja di pabrik PT SIPP rakyatnya Pemda Bengkalis. Kenapa permohonan dari rakyat agar pabrik beroperasi atau tidak ditutup terkesan tidak dipedulikan. Ada apa ini, tegas Amrijal lagi.
Untuk itu kata Amrijal, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis notabene Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis mencari solusi terbaik.
"Pemda Kabupaten Bengkalis mesti memberikan solusi saling menguntungkan agar pabrik beroperasi dan tidak ditutup, sehingga masyarakat suku sakai dan lainnya bisa bekerja lagi," harapnya.**