Menteri PU Dody Diserang Isu Bertubi-tubi, Diduga Kena Perlawanan Mafia Infrastruktur
Menteri PU Dody Diserang Isu Bertubi-tubi, Diduga Kena Perlawanan Mafia Infrastruktur
JAKARTA - Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak henti disorot lewat isu-isu negatif yang muncul silih berganti belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai hal itu bukan kebetulan, melainkan berkaitan langsung dengan langkah Dody membongkar tatanan lama di internal kementerian.
Volume pemberitaan seputar Dody, kata Trubus, tergolong sangat tinggi dalam waktu singkat, dan sebagian isinya bercampur dengan kabar yang belum jelas kebenarannya. Ia menilai gejala tersebut sebagai penguat dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan di Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Di antara isu yang ramai menyeret nama Dody adalah rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, sampai persoalan mutasi pegawai. Pihak Dody dan Kementerian PU sudah lebih dulu membantah sekaligus mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.
Trubus meyakini pihak yang selama ini nyaman mengambil untung dari proyek-proyek infrastruktur adalah yang paling berpotensi berada di balik serangan itu. Ruang gerak mereka, menurutnya, kian terbatas sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Namun Trubus mengakui dugaan serangan balik ini bukan kesimpulan final dan masih memerlukan pembuktian. Sampai sekarang belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody berasal dari satu jaringan yang sama.
Perlawanan Internal Jadi Salah Satu Dugaan
Menurut Trubus, sebagian isu yang beredar bisa jadi dihembuskan oleh kalangan lama di internal Kementerian PU yang merasa terganggu oleh langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu titik krusial dalam pembenahan itu adalah temuan indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Trubus menyebut pembenahan idealnya juga menyasar pejabat yang sudah bertahun-tahun menduduki posisi yang sama. Baginya, rotasi adalah cara memutus mata rantai kepentingan yang biasanya tumbuh subur ketika seseorang terlalu lama mengendalikan jabatan atau wilayah kerja tertentu.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang luput dari rotasi selama bertahun-tahun, kata Trubus, adalah pihak yang paling rentan merasa dirugikan, apalagi bila posisinya bersentuhan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek infrastruktur.
Sebagai ilustrasi, ia menyebut persoalan yang mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai preseden yang mesti dicegah agar tak terulang di masa kepemimpinan Dody.
Diduga Melibatkan Jaringan Pejabat dan Broker
Menurut Trubus, urusan merombak birokrasi tak bisa hanya bersandar pada kewenangan seorang menteri. Ia menilai Dody perlu membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan secara menyeluruh, sampai ke unit kerja paling bawah sekalipun.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim itu, kata dia, penting agar setiap keputusan rotasi maupun penindakan pegawai berlandaskan hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan — bukan sekadar dugaan semata.
Tim khusus tersebut juga bisa dipakai menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mulai dari pola pemenang tender yang berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan di lapangan.
Trubus menegaskan mafia infrastruktur jarang beroperasi sendirian, melainkan bertahan lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, sampai kekuatan politik tertentu.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jaringan semacam itu kerap sudah bermain sejak tahap perencanaan proyek, dan indikasinya bisa dilihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak walau baru saja rampung.
Meski begitu, Trubus mengingatkan keberadaan mafia infrastruktur tetap perlu dibuktikan lewat penelusuran dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, dan keterlibatan pejabat yang punya kewenangan atas proyek terkait.
Ia meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bukan hal mustahil, sepanjang ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Trubus menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto krusial agar proses pembersihan tidak surut saat berhadapan dengan tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya langsung kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.