Sudarman selaku Ketua Kelompok Tani Bhina Mukti Sari saat menunjukan sapi-sapi yang dipelihara untuk kebutuhan keberlanjutan dalam program Desa Energi Berdikari (DEB) Muktisari, di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Nusaperdana.com,Pekanbaru - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus berupaya mendukung kemandirian energi masyarakat di wilayah operasi Zona Rokan. Lewat Program Desa Energi Berdikari (DEB), PHR mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis biogas bagi masyarakat, di Desa Muktisari, Kecamatan Tapung, Kampar.
Program Desa Energi Berdikari merupakan wujud nyata dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Zona Rokan. Menggandeng Yayasan Rumah Energi (YRE), PHR memberikan dukungan penuh dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan berupa 20 reaktor biogas di Desa Muktisari. Sedangkan satu reaktor biogas lainnya berada di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru dan delapan reaktor biogas juga dikembangkan di Kecamatan Bangko, Rokan Hilir.
DEB Muktisari merupakan salah satu program DEB di Zona Rokan yang telah berhasil mengembangkan biogas dari kotoran hewan sebagai sumber energi alternatif. Program ini bahkan mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dari biogas maupun bioslurry yang dihasilkan.
“Berkat inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal, khususnya limbah ternak untuk menghasilkan biogas, Desa Muktisari kini bertransformasi menjadi percontohan sebagai Desa Energi Berdikari berbasis biogas,” kata Manager Community Involvement & Development (CID) PHR, Iwan Ridwan Faizal.
Terkait program desa energi mandiri yang dikembangkan oleh PHR, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menyampaikan kegiatan program pengembangan masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh PHR adalah salah satu bentuk nyata manfaat industri hulu migas bagi masyarakat sekitar wilayah operasinya. "Melalui harmonisasi yang baik antara industri hulu migas dengan masyarakat sekitar, akan menjadi investasi sosial yang berharga untuk mendukung kelancaran operasi dan sekaligus modal bagi kemandirian berkembangnya masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas ", imbuhnya.
" Program desa energi mandiri berbasis biogas yang dikembangkan oleh PHR akan turut berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui program ASTA CITA", ujar Hudi
"SKK Migas secara konsisten terus mendorong seluruh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi, sehingga akan semakin banyak tumbuh desa mandiri energi di seluruh wilayah operasi hulu migas yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia", terang Hudi
Iwan menambahkan total realisasi volume biogas yang dihasikan dari 29 unit reaktor biogas di Muktisari, Rumbai dan Rokan Hilir sampai dengan Maret 2025 mencapai 205 m3 atau setara dengan energi kalor 197.478 kWh. Sementara potensi reduksi emisi dari penggunaan biodigester reaktor biogas mencapai 50,00 tCO2e per tahun.
Keberadaan reaktor biogas mampu menekan biaya pembelian gas elpiji rumah tangga. Warga bisa menghemat penggunaan tabung gas LPG untuk kebutuhan memasak rerata tiga tabung dalam sebulan. Sehingga masyarakat bisa berhemat sekitar Rp 60 ribu hingga Rp 75 ribu dalam sebulan dari pemanfaatan biogas.
Tak sekedar mendukung pasokan energi, implementasi teknologi sederhana yang ramah lingkungan ini turut mewujudkan sirkular ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di bawah kelompok Biotama Agung Lestari, warga sukses mengelola ampas biogas (bioslurry) dengan menghasilkan produk turunan berupa pupuk organi untuk bertani dan berkebun. Rerata penghematan pembelian pupuk kimia oleh penerima manfaat untuk kegiatan pertanian dan Perkebunan sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu per bulan.
Tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pupuk masyarakat petani, pemanfaatan bioslurry menjadi pupuk organik bahkan menjadi pundi-pundi pendapatan baru bagi masyarakat. “Sejak Oktober 2023, Kelompok Tani Biotama Agung Lestari telah menjual 2094 botol (liter) produk Pupuk Organik Cair (POC) dengan omset lebih kurang Rp 45 juta. Begitu pula penjualan Pupuk Organik Padat (POP) mencapai 6208 kg dengan omset lebih kurang Rp 16 juta sehingga total omset kelompok tani sebesar Rp 61 juta,” imbuh Iwan
Kepala Desa Mukti Sari Waryono mengaku sangat bangga dengan pencapaian Desa Mukti Sari. Ia mengucapkan terima kasih kepada PHR atas pendampingan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya mendukung kemandirian energi, keberadaan reaktor biogas telah mendorong terciptanya sirkular ekonomi bagi masyarakat di Desa Mukti Sari.
“Ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat desa dapat mewujudkan kemandirian energi. Pengalaman Mukti Sari diharapkan dapat menjadi contoh dan menginspirasi desa-desa lain untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber energi,” katanya. (***)
TENTANG SKK MIGAS
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (selanjutnya disebut “SKK MIGAS”), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.
SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Tentang PHR Zona Rokan
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.
Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.
Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.