Ulama Top Kerajaan Arab Diganti Raja Salman

Senin, 19 Oktober 2020

Nusaperdana.com - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, kembali mengeluarkan dekrit baru. Kali ini, ia mengganti dewan penasehat kerajaan hingga ulama di lembaga Islam tertinggi.

Menurut Reuters, Raja Salman menunjuk seorang pembicara dan deputi untuk Majelis Al-Shura, lembaga penasehat berpengaruh di negeri itu. Salah satunya perempuan.

Ia juga merestrukturisasi Dewan Ulama Senior. Ada 20 tokoh baru di lembaga yang saat ini dipimpin Mufti Angung Sheikh Abdulaziz al-Sheikh itu.

Lembaga ini adalah badan yang bertugas dibidang agama Islam, yang mencakup komite terbatas dan terdiri dari ulama top yang diketuai Mufti. Badan memiliki wewenang mengeluarkan fatwa dan mengungkapkan pendapat syariah tentang masalah agama dan sosial di negeri itu.

Sebelumnya di September, terungkap Arab Saudi menangkap seorang ulama terkenal di negeri itu, Sheikh Abdullah Basfar. Kabar itu dikonfirmasi oleh Prisoners of Conscience di Twitter.

Sheikh Abdullah telah ditangkap Agustus. Sayangnya, alasan penangkapan tidak dijelaskan.

"Kami mengkonfirmasi penahanan Syekh Dr Abdullah Basfar sejak Agustus 2020," tulis akun Prisoners of Conscience, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor.

Sheikh Abdullah adalah seorang profesor di departemen Sharia dan Islamic Studies di King Abdul Aziz University di Jeddah. Ia juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Kitab dan Sunnah Dunia.

Sebelumnya, Saudi dikabarkan sudah menahan Syekh Saud Al-Funaisan. Ia ditangkap pada bulan Maret.

Al-Funaisan adalah seorang profesor universitas dan mantan dekan fakultas Syariah di Universitas Al-Imam di Riyadh.

Dilansir dari media Rai Al Youm, penahanan kedua ulama itu dianggap sejumlah kalangan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap ekstremisme di kerajaan itu. Karena Putra Mahkota Saudi Mohamed Bin Salman (MBS) berencana menghapus identitas agama Arab Saudi.

Putra Mahkota MBS telah melakukan sejumlah perombakan pasca dirinya mengambil alih kekuasaan pada 2017. Ia adalah wakil perdana menteri di kerajaan itu.