Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyampaikan secara langsung amanah besar dari ISSA tersebut.  “Tentu saja, kami siap menjalankan kepercayaan ini dan akan mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan ISSA kepada Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa ini telah menciptakan magnet baru dalam pengelolaan jaminan sosial di dunia. Nanti di sana kita bisa berbagi pengalaman, merumuskan solusi akan tantangan-tantangan yang tidak sedikit kita hadapi dalam pengelolaan jaminan sosial khususnya kesehatan,” ujar Fachmi selepas memberikan paparan dalam forum Technical Seminar on Digitalization. New Forms of Work: Focussing on Occupational Risks, 18-20 Februari 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia,  Kamis (19/02).

Selain berita menggembirakan tersebut, Fachmi Idris juga menjelaskan materi paparan terkait Digitalization in Indonesia-New Form of Work: Threat or Opportunity?. Ia menjelaskan bahwa saat ini, kepesertaan JKN-KIS selalu meningkat setiap tahunnya. Indonesia pun saat ini sudah masuk dalam era digitalisasi yang meningkat dengan sangat cepat. Digitalisasi membuka peluang lapangan kerja baru di luar hubungan pekerjaan yang standard dan umumnya seperti e-commerce, e-transportation, dan online SMEs.

“Era digitalisasi seperti pisau bermata dua apabila tidak diantisipasi dengan hati-hati. Sebagai contoh salah satu tantangan terbesar Program JKN-KIS adalah bagaimana mengelola sektor informal. Saat ini pemanfaatan teknologi dilakukan dalam pengelolaan sektor informal agar peserta rutin membayar iuran, dengan membuka akses digitalisasi melalu pembayaran berbasis online. Saat ini lebih dari 700 ribu payment poin online banking telah dibangun, pemanfaatan e-commerce, e-wallet, dll ” jelas Fachmi.

Lebih jauh Fachmi juga menjelaskan perkembangan teknologi informasi, tidak dapat dilawan, dihindari atau bahkan menolaknya. Digitalisasi nyatanya juga menawarkan peluang  simplifikasi dan efisiensi dalam bisnis  proses penyelenggaraan Program JKN-KIS. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan menjadi kesempatan bagi program ini untuk mendorong sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas namun tetap efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.

“BPJS Kesehatan saat ini telah menciptakan ekosistem digital. Sistem dan proses bisnis yang ada di BPJS Kesehatan ini juga terhubung dengan berbagai lembaga/institusi. Digitalisasi kini telah menjadi tulang punggung BPJS Kesehatan dalam meningkatkan keberlanjutan program,” kata Fachmi.

Fachmi menjelaskan, urutan pertama dalam ekosistem digital Program JKN-KIS adalah tautan digital antara basis data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan basis data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Proses ini memastikan konsistensi dan validitas dengan basis data nasional dan memungkinkan BPJS Kesehatan untuk mengelola basis data kepesertaan secara lebih efisien.

Selanjutnya adalah tautan digital antara BPJS Kesehatan dan perbankan serta financial technology untuk memudahkan pengumpulan iuran yang menjamin aliran pendapatan ke Dana Jaminan Sosial. Lebih lanjut, digitalisasi juga meningkatkan proses verifikasi klaim digital dan menggantikan verifikasi klaim berbasis kertas tradisional yang rentan terhadap kesalahan manusia dan dokumen yang hilang. Proses ini memungkinkan alokasi sumber daya manusia yang lebih efisien untuk mengisi posisi penting lainnya di BPJS Kesehatan.
 
Lebih jauh pemanfaatan teknologi dikembangkan dalam hal sistem informasi fasilitas kesehatan. Mulai dari penggunaan aplikasi Health Facilities Information System (HFIS), Rujukan Online, Klaim Digital (Vedika), pemanfaatan finger print di fasilitas kesehatan untuk validasi data kepesertaan serta Deteksi Potensi Fraud melalui Analisa Data Klaim (Defrada). Pengembangan ini diimplementasikan agar pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta efektif, efisien namun tetap mengedepankan mutu dan kualitas.

BPJS juga Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN adalah one stop service yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan dan dapat digunakan untuk memperoleh informasi seputar program JKN-KIS, melakukan pendaftaran, pembayaran iuran, mengetahui informasi kepesertaan, pendaftaran antrean pelayanan, informasi ketersediaan tempat tidur RS, informasi jadwal operasi dan informasi kesehatan (tele consulting).

Berbagai kemajuan yang telah diraih tersebut membuat mata dunia serius memperhatikan perkembangan jaminan sosial yang ada di Indonesia. Tentu bukan sekedar untuk kepentingan reputasi Indonesia yang membaik, namun lebih dari itu peningkatan kualitas layanan bagi jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia tetap menjadi prioritas utama. (Humas)