Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Pelemahan harga kelapa yang terus terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menekan perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup pada komoditas tersebut. Kondisi ini dinilai tidak bisa lagi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan memerlukan kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan tata niaga yang lebih adil bagi petani.

Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri (UNISI), Bayu Fajar Susanto, SE., MM, mengatakan anjloknya harga kelapa mencerminkan persoalan struktural dalam rantai pasok dan pemasaran komoditas. Menurutnya, panjangnya rantai distribusi dan minimnya transparansi menyebabkan posisi tawar petani semakin lemah.

"Kehadiran negara tidak boleh dimaknai hanya sebagai pemberian bantuan sosial ketika harga jatuh. Negara harus hadir melalui kebijakan yang mampu memperbaiki struktur pasar, mengawasi kondisi stok kelapa secara regional, serta menghadirkan regulasi tata niaga yang berpihak kepada petani," ujar Bayu.

Menurutnya, terdapat sedikitnya tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah.

Pertama, memperkuat kebijakan tata niaga dan pengelolaan stok kelapa. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memiliki instrumen untuk mencegah praktik monopoli maupun oligopoli dalam pembentukan harga. Selain itu, diperlukan regulasi yang memberikan perlindungan melalui harga acuan agar petani tidak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan ketika harga pasar bergejolak.

Kedua, mempercepat digitalisasi rantai pasok komoditas kelapa. Bayu menilai pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dan sistem informasi komoditas yang transparan sehingga petani maupun koperasi memiliki akses terhadap informasi harga dan pasar secara lebih terbuka. Dengan demikian, daya tawar petani dapat meningkat karena tidak lagi bergantung pada satu jalur pemasaran.

Ketiga, mempercepat hilirisasi industri kelapa di Inhil. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pembiayaan, peralatan, pendampingan, hingga akses pasar bagi pelaku usaha berbasis produk olahan kelapa. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penjualan kelapa bulat.

Bayu menegaskan bahwa potensi besar Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kawasan perkebunan kelapa terbesar di dunia harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petaninya.

"Identitas Inhil sebagai hamparan kelapa terluas di dunia akan kehilangan maknanya apabila para petani sebagai pelaku utama justru tidak menikmati kesejahteraan. Jika negara hadir melalui kepastian kebijakan, pembenahan struktur pasar, dan dukungan terhadap inovasi serta digitalisasi sektor pertanian, maka pelemahan harga tidak lagi menjadi siklus penderitaan yang terus berulang setiap tahun," pungkasnya.