TEMBILAHAN — Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pertemuan dan diskusi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kepala BKAD Inhil tersebut membahas pengelolaan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), khususnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pertemuan menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk membahas bagaimana aset-aset daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal melalui berbagai skema yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir, Saipudin Ikhwan, yang akrab disapa Bung Boboy, mengatakan pihaknya sepakat untuk ikut mengambil bagian dalam mengawal proses optimalisasi aset daerah.
“Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah ada. Sekarang bagaimana aturan pelaksanaannya dan implementasinya dapat berjalan dengan baik, sehingga aset-aset daerah yang belum optimal dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar Bung Boboy.
Menurutnya, kejelasan aturan pelaksana menjadi salah satu hal penting agar pemanfaatan aset daerah dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah maupun dunia usaha.
Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu juga memberikan perhatian terhadap percepatan penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana Perda Pengelolaan BMD.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, Feri Irawan, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan optimalisasi aset daerah.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu yang telah memberikan atensi terhadap persoalan optimalisasi aset daerah,” ujar Feri.
Feri mengatakan, terdapat optimisme bahwa optimalisasi aset daerah dapat dilakukan apabila terdapat kesamaan komitmen dan kerja bersama.
“Kami optimistis, dengan adanya kesamaan keinginan dan komitmen untuk bekerja bersama dalam mengoptimalkan aset daerah, kita dapat memaksimalkan potensi Barang Milik Daerah yang ada. Insyaallah, apabila pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dan dengan tata kelola yang baik, hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Ke depan, Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu juga berencana membangun ruang diskusi yang lebih luas melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, investor dan berbagai asosiasi usaha.
Bung Boboy mengatakan, forum tersebut akan menjadi ruang untuk membicarakan peluang, skema dan mekanisme pemanfaatan aset daerah secara lebih konkret.
“Kita ingin mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha, investor dan asosiasi usaha. Kita bicarakan bersama bagaimana skemanya, bagaimana mekanismenya dan bagaimana cara mainnya. Jadi ada ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha,” jelasnya.
Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu menyatakan akan ikut mengawal proses optimalisasi aset daerah tersebut sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BMD yang transparan, akuntabel dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Intinya kami akan ikut mengawal prosesnya. Harapannya aset daerah yang belum optimal bisa dimanfaatkan secara produktif dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah,” tutup Bung Boboy.