NUSAPERDANA.COM — PT ASABRI (Persero) mencatatkan ekuitas negatif Rp673 miliar per Agustus 2026, membengkak hampir dua kali lipat dari posisi akhir 2025 yang minus Rp363 miliar. Pemburukan keuangan BUMN penjamin kesejahteraan prajurit ini memicu kritik keras Komisi VI DPR RI yang menuntut reformasi tata kelola secara menyeluruh.
Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menyoroti kondisi keuangan ASABRI saat Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, defisit yang terus melebar menempatkan masa depan BUMN ini dalam ancaman serius.
Paparan resmi manajemen mengonfirmasi tekanan operasional yang berat. Selain ekuitas negatif, ASABRI juga menanggung rugi komprehensif Rp310 miliar pada Agustus 2026.
Alasan Manajemen dan Bantahan DPR
Direksi ASABRI berdalih kegagalan investasi menjadi pemicu utama kerugian. Hasil penempatan modal tidak mampu memenuhi target RKAP 2026.
Manajemen juga menyalahkan tekanan ekonomi global dan perlambatan pasar keuangan domestik. Namun Nasril Bahar menolak mentah-mentah alasan tersebut.
Menurut politikus itu, akar masalahnya bukan faktor eksternal, melainkan lemahnya pelaksanaan tata kelola perusahaan. Ia mendesak direksi bersikap transparan soal penempatan modal.
Direksi diminta membuka seluruh instrumen investasi kepada publik. Mereka juga wajib menyerahkan peta risiko portofolio kepada anggota dewan.
Jejak Suntikan Dana Pemerintah
Pemburukan ekuitas ini terasa ironis mengingat ASABRI sempat mencatatkan tren pemulihan sejak 2021. Saat itu, kinerja positif melaju berkat bantuan finansial pemerintah pusat.
Pemerintah menyuntikkan dana Unpaid Pension Service Liability (UPSL) senilai Rp4,55 triliun. Meski demikian, ekuitas kembali merosot, menandakan suntikan modal besar belum menyelesaikan persoalan dasar.
Kondisi kambuhnya defisit memperkuat dugaan bahwa sistem tata kelola ASABRI belum sepenuhnya bersih. Kasus masa lalu pernah merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah.
Langkah DPR Selanjutnya
Nasril menegaskan peninjauan lapangan saja tidak cukup. Para wakil rakyat siap membawa berkas masalah ini ke Gedung DPR.
Komisi VI menjadwalkan rapat kerja khusus bersama jajaran direksi BUMN. Agenda utamanya merumuskan opsi solusi strategis demi pemulihan perusahaan.
Dalam sidang mendatang, parlemen akan menguji seluruh skema intervensi kebijakan pemerintah. Evaluasi menyeluruh ini menentukan perlunya suntikan modal tambahan atau perombakan total direksi.
DPR menegaskan syarat mutlak pengetatan aturan menjadi dasar setiap bantuan negara. Tujuannya menghentikan pendarahan defisit anggaran yang terus membengkak.
Taruhan bagi Kesejahteraan Prajurit
Langkah penyelamatan ini krusial bagi keselamatan prajurit. Pemerintah memegang tanggung jawab moral mengawal dana jaminan sosial mereka.
Program asuransi ini menjadi pilar utama penyokong ketenangan hidup para prajurit. Karena itu, kecermatan memilih instrumen pasar modal menjadi kunci memagari aset prajurit dari bahaya kerugian sistemik.
Posisi ekuitas ASABRI yang kembali tertekan delapan bulan terakhir menunjukkan persoalan struktural belum tersentuh. Tanpa pembenahan mendasar, suntikan dana negara berapa pun berisiko menguap tanpa hasil.
