NUSAPERDANA.COM — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyoroti tekanan nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran Rp17.800–Rp17.900 per dolar AS dalam beberapa hari terakhir. Pada perdagangan 23 September 2026, rupiah sempat menyentuh sekitar Rp17.866 per dolar AS. Menurutnya, pelemahan kurs bukan sekadar angka di pasar valuta asing karena berdampak langsung pada biaya produksi, harga barang, dan daya beli masyarakat.
Tekanan terhadap rupiah disebut Amin tidak bisa dipandang sebagai persoalan pasar keuangan semata. Ia menilai dampaknya merambat ke sektor riil, mulai dari kenaikan harga bahan baku impor hingga pembengkakan biaya produksi industri dan pelaku UMKM.
"Rupiah yang terus tertekan ini menambah beban di tengah upaya masyarakat memulihkan daya beli. Ketika kurs melemah, harga bahan baku impor naik, biaya produksi industri membengkak, dan pada akhirnya rakyat kecil serta pelaku UMKM yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari," kata Amin dalam keterangannya, dikutip Sabtu 26 September 2026.
Kombinasi Faktor Eksternal dan Domestik
Menurut Amin, pelemahan rupiah dipicu kombinasi tekanan dari luar dan dalam negeri. Dari sisi eksternal, ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve, pergerakan imbal hasil aset dolar AS, serta perubahan persepsi risiko global memengaruhi arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dari sisi domestik, pasar menunggu kepastian arah kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah. Dinamika perubahan pejabat dan munculnya berbagai wacana kebijakan, kata Amin, perlu diikuti komunikasi publik yang konsisten agar tidak menambah ketidakpastian.
"Pelaku pasar menginginkan kepastian arah kebijakan fiskal. Karena itu, diperlukan komunikasi yang tenang, jelas, terukur, dan konsisten, terutama dari Kementerian Keuangan. Pemerintah dan BI perlu menunjukkan policy coherence, agar kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan pasar keuangan tidak saling bertentangan," ujarnya.
Intervensi BI Dinilai Punya Batas
Amin mengapresiasi langkah stabilisasi Bank Indonesia melalui sejumlah instrumen, termasuk Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Instrumen tersebut dinilai penting untuk meredam volatilitas dan mencegah pergerakan rupiah yang berlebihan.
Namun, ia mengingatkan intervensi moneter memiliki keterbatasan apabila tidak disertai kepastian dan kredibilitas kebijakan fiskal. Menurutnya, bank sentral tidak bisa menanggung seluruh beban stabilisasi kurs sendirian.
"Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Stabilitas rupiah adalah tanggung jawab bersama. Jangan meminta BI terus-menerus menahan tekanan kurs sementara dari sisi fiskal muncul ketidakpastian baru," tegasnya.
Fundamental Ekonomi Masih Jadi Jangkar
Amin menilai Indonesia masih memiliki sejumlah fundamental yang dapat menopang kepercayaan pasar, terutama inflasi yang relatif terkendali dan kerangka kebijakan moneter yang kredibel. Kedua faktor itu disebutnya bisa menjadi jangkar bagi ekspektasi pelaku pasar.
"Kita jangan hanya berbicara bagaimana menahan rupiah hari ini. Yang lebih penting adalah membangun kepercayaan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebutuhan intervensi yang besar dapat dikurangi," katanya.
Dampak ke Pelaku Usaha dan Daya Beli
Pelemahan rupiah, lanjut Amin, dapat merambat melalui kenaikan harga barang impor dan bahan baku, lalu mendorong biaya produksi industri dan UMKM. Pelaku usaha dengan ruang terbatas menyerap kenaikan biaya berpotensi menaikkan harga jual, memangkas margin, atau menekan volume produksi.
"Karena itu, stabilitas nilai tukar harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi, bukan semata-mata stabilitas sektor keuangan," ujarnya.
Dorongan Koordinasi Kebijakan
Amin meminta pemerintah dan BI memperkuat koordinasi komunikasi kebijakan, khususnya soal arah fiskal, moneter, pembiayaan APBN, pengelolaan utang, dan strategi menghadapi tekanan eksternal. Ia menilai pasar membutuhkan satu narasi kebijakan yang utuh, bukan pernyataan yang saling bersahutan.
"Yang dibutuhkan pasar sekarang bukan pernyataan yang saling bersahutan, tetapi satu narasi kebijakan yang jelas. Pemerintah dan BI harus berbicara dalam bahasa yang sama mengenai stabilitas, pertumbuhan, inflasi, fiskal, dan nilai tukar," katanya.
Ia juga meminta setiap kebijakan fiskal disertai penjelasan mengenai sumber pembiayaan, batas risiko, dan keberlanjutan fiskalnya. Kebijakan stabilisasi rupiah dinilai harus menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah dan BI harus satu suara, satu arah, dan satu tujuan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan daya beli rakyat. Rupiah bukan hanya angka di pasar keuangan. Di balik setiap pergerakan kurs ada harga barang, biaya produksi, pendapatan UMKM, dan kehidupan jutaan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
