DPR Bersama Pimpinan dan Dewas KPK Bahas Program Kerja
Nusaperdana.com, Jakarta - Komisi III DPR mengelar rapat kerja bersama dengan Dewan Pengawas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatarongan mengatakan rapat bersama komisi hukum ini akan dibawas mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas.
“Nanti ada tiga pertanyaan kepada kami. Kami akan jelaskan. Karena kan kami mengawali, tentu pertanyaan apa sih itu Dewas,” ujar Tumpak di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Sementara terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan akan dibahas mengenai koordinasi antara KPK dan Dewan Pengawas.
Selain itu KPK juga akan bicara mengenai program kerja ke depan.
”Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Itu adalah minta penjelasan soal bagaimana program KPK ke depan. Baik itu Renstra 2019-2024, maupun rencana kerja tahunan KPK 2020,” katanya.
Sementara Ketua Komisi III DPR, Herman Hery mengatakan pihaknya menggelar rapat kerja untuk mengetahui langkah-langkah ke depan para pimpinan KPK ini.
“Jadi KPK ini mau diapakan, kemudian angenda-agenda spesifik lainnya,” kata Herman.
Nantinya tata kelola di KPK juga akan dibahas. Mengenai pimpinan KPK dan juga adanya peran baru yakni Dewan Pengawas.
“Jadi tentu akan diminta penjelasan adalah tata kelola pekerjaan dengan tugas masing-masing fungsi antara KPK dengan Dewan Pengawas,” ungkap Herman.**

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis