Nusaperdana.com, Sydney - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Admiralty House, Sydney, Australia, Selasa.

Jokowi tiba di Admiralty House, Sydney sekitar pukul 10.35, Selasa waktu setempat, dan disambut langsung oleh Gubernur Jenderal Hurley, sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta.

Setelah itu, Jokowi bersama Hurley berjalan melewati barisan pasukan menuju halaman tempat upacara penyambutan kenegaraan. Iringan lagu kebangsaan dari kedua negara serta 21 dentuman meriam turut menyertai upacara penyambutan tersebut.

Selanjutnya, Hurley mempersilakan Jokowi memeriksa pasukan jajar kehormatan. Jokowi kemudian melaksanakan pertemuan tatap muka dengan David Hurley.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab, Gubernur Jenderal dalam berbahasa Indonesia menyampaikan dirinya senang menerima kunjungan Jokowi.

"Saya senang menyambut Anda di Admiralty House," kata Gubernur Jenderal Hurley.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono.

Kunjungan ke Admiralty House, setelah Jokowi melakukan pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan Australia di Sydney.

Kepada para CEO dari Australia, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara.

Jokowi menekankan sejumlah sektor prioritas yang memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, serta stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga," ujar Jokowi.

Sektor prioritas yang ditekankan Jokowi itu, antara lain, dalam bidang hilirisasi industri, kemudian pengembangan energi hijau, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan sektor pendidikan serta kesehatan.