Pelaksanaan Ibadah Haji Diputuskan Awal Juni Mendatang
Nusaperdana.com, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI baru akan memutuskan jadi tidaknya pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, pada awal Juni mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, terkait kepastian haji tahun ini di tengah situasi pandemi Covid-19.
"Pak Jokowi itu mengarahkan keputusan batal atau tidaknya haji tahun ini di awal Juni," ucap Yandri, Kamis (28/5).
Menurutnya, informasi itu didapatnya dari penjelasan Menteri Agama Fachrul Razi dan jajaran saat rapat 24 Mei lalu.
Oleh karena itu, keputusannya akan dibahas dalam rapat kerja yang akan diselenggarakan pada saat reses, awal Juni nanti.
"Raker dengan Menag tidak secara virtual tetapi tatap muka. Karena ini menyangkut strategis, perlu diskusi sangat serius, ini menyangkut hajat umat. Insya Allah awal Juni keputusan jadi atau tidaknya ibadah haji ke tanah suci, itu akan diputuskan," jelasnya.
Yandri berharap pelaksanaan haji tahun ini bisa tetap terlaksana dan berjalan secara baik. Namun demikian, keputusan akhirnya tentu menunggu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi.
Komunikasi dengan otoritas setempat menurutnya juga terus dilakukan. Sebab, tidak mungkin pemberangkatan calon jamaah haji dilakukan dalam waktu mepet.
Apalagi ini menyangkut ratusan ribu orang dan membutuhkan akomodasi baik pesawat, hotel, dan catering.
"Kalau persiapan mendadak tidak mungkin. Ini bukan soal satu dua orang. Kami minta pemerintah Arab Saudi memberikan kepastian, bisa atau tidak. Jangan sampai nanti, ketika kita sudah mepet, ternyata (Saudi) membolehkan, kita bisa disalahkan umat, kenapa tidak melaksanakan," tegasnya.

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis