Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah. Secara khusus, Kepala Negara menggarisbawahi soal pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir.
"Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir benar-benar terus terjun ke bawah," ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Senin, 6 Januari 2020.
Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan kesehatan yang dialami warga terdampak. Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN untuk bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.
"Yang berkaitan dengan kesehatan, berarti Menteri Kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti Menteri Sosial. Mungkin juga di Kementerian BUMN bisa menggerakkan BUMN agar bergerak," tuturnya.
Adapun Kementerian Dalam Negeri ditugaskan oleh Presiden untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan dengan kondisi yang cukup ekstrem seperti sekarang ini. Kewaspadaan tersebut dapat berwujud perencanaan maupun persiapan untuk melakukan evakuasi bagi warganya yang terdampak banjir.
Sementara itu, TNI beserta Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk terjun langsung dan memberikan bantuan tenaga ke lokasi terdampak banjir.
"TNI dan Polri setiap kejadian agar secepatnya bisa membantu ke lapangan, juga Basarnas dan BNPB. Saya kira perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi," tandasnya.
[Ikuti Nusaperdana.com Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar
.png)
Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis