Yuk Awasi! Begini Teknis Penyaluran Bansos Tunai Luar Jabodetabek
Nusaperdana.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai untuk masyarakat terdampak wabah COVID-19 di luar wilayah Jabodetabek. Pemerintah pusat khawatir adanya penerima bansos ganda antara data penerima di pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, saat ini belum banyak daerah yang dilakukan penyaluran bansos tunai lantaran belum dilakukan sinkronisasi data. Dia menekankan pemerintah pusat bersikap hati-hati atas penyaluran itu.
"Karena apabila kami nanti mengirimkan uang salah tentunya nanti terjadi permasalahan di lapangan yang tidak kami inginkan maupun Pemda juga tidak inginkan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020).
Namun untuk penyaluran bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek ada dua mekanismenya. Pertama disalurkan melalui kantor pos dan armada motornya, jika penerima tidak memiliki rekening bank. Lalu yang kedua via transfer melalui bank milik pemerintah (Himbara).
"Pertama pengirimannya lewat kantor-kantor pos dan lewat armada-armada motor pos. Khususnya untuk nama-nama penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank Himbara," tuturnya.
Juliari menambahkan untuk bansos sembako di Jabodetabek sendiri sudah mulai berjalan sejak seminggu yang lalu. Target penyalurannya untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta.
"Tanggal 4 atau paling lambat tanggal 5 Mei ini untuk tahap pertama sudah selesai dan kami akan lanjutkan untuk tahap yang kedua. Rencananya juga untuk yang Bodetabek tanggal 1 Mei ini akan berjalan untuk yang bansos sembako untuk 2 minggu ke depan. Jadi penyalurannya kami bagi dua kali sebulan," tutupnya.

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis