Nusaperdana.com, Purwakarta - Dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta. Anggota DPRD Purwakarta komisi I Hairul Amin Prastyo beserta angonta lainnya mendatangi Kantor kecamatan Purwakarta, Senin (20/04/2020).

"Dalam LKPJ itu membahas tentang realisasi pemakaian anggaran maupun kegiatan," ungkapnya.

Untuk pemakaian anggaran, kata Hairul, berjalan secara lancar dan sesuai dengan aturan. Masalah pembangunan juga sudah sesuai dengan deregulasi.

"Cuman masih ada beberapa anggaran yang tidak terserap,karna pada th 2019 kan ada pilpres jadi ada sedikit hambatan," sambungnya.

Kebanyakan, sambung dia, anggaran dari pusat karena memang programnya untuk tahun 2019 kemarin kebetulan bersamaan dengan pilpres ada dana Kelurahan.

"Contohnya di plot 3 miliar akan tetapi yang dipakai cuman 1,5 Miliar karena pengirimannya lambat dari pusatnya sebab akhir tahun baru masuk," katanya.

Artinya, kata dia, ada penyerapan yang kurang maksimal hanya 50 % penyerapannya.

Hal itu berakibat pada pengembalian uang kepada BKAD sehingga nantinya pada tahun 2020 ketika uang turun dari pusat akan mengikuti serapan anggaran tahun 2019 tersebut.

"Kalau misalkan serapannya 1,5 miliar maka akan di plot 1,5 Miliar lagi, kalau kemarin kan 3 miliar karena baru terserap 50% mereka tidak lagi kirim 3 miliar akan tetapi cuman 1,5 miliar untuk selanjutnya," ucapnya.

Resikonya adanya pemangkasan anggaran dari pusat dengan dasar melihat serapan tahun sebelumnya.

Pihaknya berharap dengan kurang maksimalnya penyerapan anggaran itu kedepannya untuk serapannya bisa maksimal dana dari pusatnya juga maksimal sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. (anda,s)