NUSAPERDANA.COM — Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tiga kilogram di Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak baru. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi tak bisa bekerja sendiri dan resmi meminta aparat penegak hukum (APH) serta pemerintah kabupaten/kota untuk duduk bersama dalam sebuah satgas pengawasan terintegrasi.
Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, menyebut pembentukan tim ini adalah kunci utama untuk membereskan antrean yang tak kunjung reda. Satgas itu nantinya melibatkan APH, pelaku usaha, hingga unsur Pertamina yang bertugas di lapangan.
"Karena dengan itu kuncinya untuk mengurai semua antrean dan konsumsi yang tidak semestinya, khususnya BBM atau elpiji jenis subsidi ini. Jadi, semua sudah punya peran masing-masing dan dipimpin dari setiap perwakilan pemerintah kabupaten dan kota sebagai sektor utama," ujarnya di Makassar, Rabu.
Antrean hingga Dinihari, Stok di SPBU Tak Pernah Putus
Fenomena antrean panjang ini disebut bukan karena kelangkaan stok. Axel menegaskan pasokan BBM ke SPBU terus berjalan setiap hari tanpa putus. Justru, pemicu utamanya adalah lonjakan permintaan dari sektor pariwisata dan logistik yang belakangan meningkat signifikan.
"Kenaikan permintaan dari sektor-sektor pariwisata, logistik, dan itu juga memiliki peranan yang cukup besar. Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," jelasnya.
Kondisi di lapangan bahkan disebut tidak wajar. Axel mengungkapkan, hingga pukul tiga pagi, SPBU masih didatangi konsumen yang mengantre. Setelah ditelusuri, banyak di antara mereka yang ternyata menerima informasi keliru soal pembatasan Pertalite dan elpiji tiga kilogram, termasuk isu kenaikan harga.
"Sampai tadi malam saja di SPBU, kami sampai jam 3 pagi, itu masih ada antrean dan itu tidak wajar. Ada semacam yang menyampaikan informasi sepertinya tidak sesuai dengan kebenaran," katanya.
SPBU Nakal Kena Skorsing, Ribuan Plat Nomor Diblokir
Selain memperkuat pengawasan eksternal, Pertamina bergerak internal dengan menjatuhkan sanksi tegas. Hingga pertengahan 2026, tercatat 63 SPBU di Sulawesi Selatan telah diskorsing selama dua hingga empat pekan karena terbukti melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi. Selama masa sanksi, penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut resmi dihentikan.
Pertamina juga mendeteksi adanya anomali penggunaan barcode pada 6.023 nomor polisi kendaraan. Seluruh nomor tersebut telah diblokir dari sistem untuk mencegah penyalahgunaan kuota subsidi.
Apa Langkah Konkret Berikutnya?
Untuk jangka pendek, Pertamina akan menambah jam operasional di sejumlah SPBU dan mengatur ulang pola antrean. Perusahaan juga meminta bantuan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang mengular hingga keluar area SPBU karena dinilai mengganggu ketertiban umum.
Sementara untuk elpiji tiga kilogram, penyaluran akan ditambah di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Pendataan penerima juga akan diperketat bersama dinas terkait agar subsidi tepat sasaran.
Axel menambahkan, peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengimbau warga agar tidak mudah percaya pada isu yang beredar. Pertamina memastikan harga dan stok BBM maupun elpiji bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
.jpeg)
