NUSAPERDANA.COM — Rencana ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rekening tersebut akan menyatu dengan penerbitan KTP, sehingga warga langsung mendapat akses layanan perbankan begitu masuk usia dewasa.
Rekening itu nantinya difungsikan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai hingga penyediaan fasilitas QRIS tanpa potongan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Inklusi Sudah Tinggi, Literasi Masih Timpang
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kebijakan ini punya urgensi, tetapi bukan karena Indonesia kekurangan akses rekening. Data yang ia pegang menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional sudah 93,61 persen, sementara literasi keuangannya baru 69,57 persen.
"Artinya, masalah utama bergeser dari akses menuju kemampuan menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/9).
Dia menyoroti celah antara kemampuan mengakses layanan keuangan dan kemampuan memakainya dengan benar. Rekening otomatis disebut bisa jadi pintu masuk membangun riwayat transaksi, menerima bantuan pemerintah, menabung, mengakses pembayaran digital, hingga kelak memperoleh pembiayaan formal.
Syaratnya, rekening itu harus aktif, murah, mudah digunakan, dan disertai edukasi. "Jika pemerintah sekadar mengejar jumlah rekening, kebijakan akan menghasilkan angka inklusi yang tinggi tanpa perubahan kesejahteraan," kata Syafruddin.
Fungsi Nyata dan Notifikasi Berkala Jadi Kunci
Syafruddin mendorong bank dan pemerintah memastikan rekening punya fungsi nyata sejak awal. Beberapa di antaranya pembayaran pendidikan, transportasi, QRIS, tabungan mikro, penerimaan bansos, atau insentif pemerintah.
Bank juga perlu menerapkan notifikasi berkala, autentikasi ulang, dan mekanisme pengaktifan kembali yang sederhana. Untuk penyaluran bansos, ia menilai rekening individual efektif memotong rantai distribusi dan mencegah pemotongan dana di tingkat perantara.
Risiko Dorman dan Salah Sasaran
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat program ini hanya memperbaiki saluran pembayaran, tidak serta-merta memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan. "Jika data penerimanya keliru, bantuan akan tetap salah sasaran, tetapi lebih cepat," ujar Josua.
Ia menyoroti potensi membengkaknya rekening tidak aktif. Pengejaran kuantitas pembukaan rekening berisiko menghasilkan banyak akun yang hanya dibuka untuk memenuhi target, lalu ditinggalkan, sehingga menambah beban pengawasan bank.
"Saya lebih menyarankan agar model rekening otomatis tersedia, tetapi pengaktifan transaksi dilakukan oleh pemiliknya setelah verifikasi dan edukasi singkat," ujar Josua.
Data Dukcapil dan Batas Transaksi Awal
Josua mengingatkan risiko privasi dan keamanan jadi isu penting karena pemerintah ingin menghubungkan data Dukcapil dengan sistem perbankan dan pembayaran. Desainnya harus membatasi data yang dipertukarkan, mencatat siapa yang mengakses data, dan memberi pemberitahuan saat terjadi perubahan penting.
Selain itu, perlu tersedia cara memblokir rekening dengan cepat serta batas transaksi awal yang rendah. Persetujuan tambahan diperlukan apabila data transaksi hendak dipakai di luar pelayanan rekening bersangkutan.
"Kemudahan membuka rekening tidak boleh berarti kemudahan membuka data keuangan warga," ujar Josua.
Sumber Dana Saldo Rp50 Ribu Dipertanyakan
Josua mempertanyakan transparansi sumber pendanaan pengisian saldo awal Rp50 ribu per rekening. Jika berasal dari APBN, secara ekonomi itu belanja pemerintah dengan total biaya Rp50 ribu dikalikan jumlah rekening baru.
"Apabila saldo awal merupakan bagian dari kebijakan sosial pemerintah, sumber pendanaannya sebaiknya transparan dalam anggaran dan tidak dibebankan secara terselubung kepada bank," ujar Josua.
Ia mendorong pembukaan rekening dibarengi edukasi dan pengamanan. Pemilik rekening baru perlu mengikuti pendidikan keuangan singkat sebelum fasilitas transfer penuh diaktifkan, mencakup kerahasiaan kode akses, larangan meminjamkan rekening, penipuan berkedok hadiah, investasi palsu, pinjaman tidak berizin, dan judi daring.
Rekening pemula juga disarankan diberi batas transaksi bertahap, peringatan sebelum transfer ke penerima baru, serta penundaan singkat untuk transaksi yang tidak biasa.
