Di samping regulasi, pemerintah juga bersegera untuk membentuk lembaga yang berwenang untuk mempersiapkan, membangun, hingga memproses pemindahan ibu kota tersebut. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru, melainkan juga mewujudkan sebuah transformasi secara menyeluruh yang menyebabkan diperlukannya badan otoritas tersendiri.

Mengenai desain ibu kota baru, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa desain terkait ibu kota baru tersebut telah tersedia yang salah satunya didapatkan melalui sayembara. Tema Nagara Rimba Nusa yang menjadi juara pertama dalam sayembara tersebut dapat menjadi gagasan besar dan dapat disempurnakan.

"Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini," ujarnya.

Menurutnya, tema Nagara Rimba Nusa tersebut turut mengangkat konsep mengenai kota yang ramah lingkungan sehingga aspek tersebut juga harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mempersiapkan ibu kota baru.

"Konsep gagasan Nagara Rimba Nusa artinya kita memiliki kewajiban untuk memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki," tuturnya.

"Oleh sebab itu, saya juga sudah minta kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar disiapkan kurang lebih 100 hektare untuk persiapan _nursery_, persiapan untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove atau tanaman-tanaman yang lain," imbuh Presiden.

Sementara mengenai lahan yang dibutuhkan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan kurang lebih 256.000 hektare untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru dalam jangka pendek dan menengah. Secara keseluruhan, lahan seluas 410.000 hektare akan disiapkan untuk pembangunan jangka panjang.

"Pak Menteri BPN dengan Menteri LHK agar ini segera dirampungkan sehingga nanti arsitek, desainer, dan _urban planner_-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desain," ucap Presiden.

Adapun yang berkaitan dengan anggaran dan pembangunan, Kepala Negara menegaskan bahwa infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan di ibu kota baru nantinya akan dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Di luar tersebut, pihaknya membuka peluang kerja sama investasi terhadap pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kemudian untuk klaster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah," ujarnya.