Terkini, pihak Korea Selatan melalui Menteri Lingkungan Hidupnya yang bertemu Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyampaikan ketertarikan tersebut. Korea Selatan sendiri memiliki pengalaman dalam pembangunan kota hijau dan berkelanjutan.

"Ini saya kira sebuah sinyal yang bagus. Oleh sebab itu, perlu disiapkan detail-detail proses kerja sama antara kita dengan negara lain," ucapnya.

Sebagai langkah pertama, Kepala Negara meminta jajarannya untuk menyiapkan dan menyelesaikan seluruh payung hukum yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota tersebut.

"Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa (rancangan) undang-undangnya juga sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR setelah reses. Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap," kata Presiden.

Selain itu, Presiden kembali mengingatkan bahwa pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini tak hanya berarti berpindah lokasi dan mengelola sebuah kota yang seperti biasanya. Melainkan, dibutuhkan pula cara dan sistem kerja baru di dalamnya yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif.

"Kita tidak sekadar mengelola ibu kota baru seperti biasanya. Tapi, kita ingin menginstal sistem dan cara kerja baru yang lebih futuristik dan fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, efisien, cepat, dan efektif," ucapnya.

Adapun terkait dengan skema pembiayaan pembangunan, Presiden  juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemetaan mengenai bagian pembangunan mana yang nantinya akan dibiayai oleh APBN maupun yang dapat dikerjasamakan melalui skema kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta yang melalui investasi dari swasta dan negara-negara sahabat.