Jakarta - “Bakamla adalah instansi operasi, salah satu persyaratannya harus memiliki Komando Kendali (Kodal)” ungkap Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R. mengawali Pembukaan Rapat Lanjutan Studi Banding, di Aula Markas Besar Bakamla, Gedung Perintis Kemerdekan, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat (28/5/2019). Rapat ini merupakan rapat lanjutan terkait tindak lanjut hasil studi banding ke fusi antar lembaga dan operasi bersama keamanan maritim di Amerika Serikat (AS), salah satunya untuk membentuk Kodal ideal bagi Bakamla. Bakamla dalam melaksanakan fungsinya sebagai coast guard, memiliki tugas universal yang meliputi penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga keamanan laut (maritime security), dan Komponen Cadangan pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence). Sebagaimana diketahui, Indonesia dan AS menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Maritim pada 24 Oktober 2015. Hal ini merupakan bagian dari Kemitraan Strategis AS – Indonesia. Program Kerja Sama Maritim antar kedua negara, dikelompokkan menjadi tiga arah utama, yaitu keamanan maritim, perlindungan laut, dan pembangunan kelautan berkelanjutan. Dalam segi keamanan maritim, Indonesia perlu mendapatkan berbagai referensi dari AS terkait cara berkerja sama dengan berbagai instansi kemaritiman yang ada. Instansi-instansi terkait dapat berbagi dan menggabungkan (share and fuse) informasi inteligen terkait penegakan hukum dan melaksanakan operasi bersama. Tidak hanya itu, Indonesia juga perlu belajar agar dapat mengkoordinasikan operasi dalam rangka menangani kejahatan di wilayah perbatasan dan mengurangi overlapping atau duplikasi usaha penanganan kejahatan oleh berbagai instansi terkait. Melalui program International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP), pada 28 April – 7 Mei 2019 beberapa Kementerian/Lembaga terkait keamanan maritim di Indonesia berkesempatan melaksanakan studi banding ke beberapa instansi kemaritiman di AS. Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung bagaimana mekanisme pelaksanaan pertukaran informasi dan operasi bersama yang dilakukan di instansi di AS, dapat dijadikan acuan bagi instansi peserta studi banding. Dalam kesempatan ini, Laksdya Taufiq juga membeberkan arsitektur Kodal Bakamla yang ideal. Diharapkan Kodal Bakamla dapat bekerja sama dengan instansi terkait secara efektif dan berkelanjutan. Rapat yang kemudian pimpinannya dilanjutkan oleh Plt. Sestama Bakamla Laksma Bakamla Eko Jokowiyono, S.E., M.Si. ini juga dihadiri oleh perwakilan dari stakeholder Bakamla seperti Mabes TNI AL; Polri; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kemenko Polhukam; Kemenko Maritim; Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; Lembaga Penerbangan dan Antariksa; Badan Narkotika Nasional; Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan sejumlah jajaran pejabat Bakamla.