NUSAPERDANA.COM, BANGKINANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kampar kembali mengingatkan seluruh perusahaan media yang menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah agar mematuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan. Kelengkapan dokumen disebut menjadi salah satu syarat penting dalam menjaga tata kelola kerja sama yang profesional.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah media yang belum menyelesaikan berkas administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Diskominfo menilai kepatuhan terhadap persyaratan administrasi merupakan bagian dari komitmen bersama dalam membangun hubungan kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media.

Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Diskominfo menegaskan bahwa seluruh proses kerja sama dilaksanakan secara terbuka dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Karena itu, setiap media mitra diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan sejak awal pendaftaran.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, kelengkapan dokumen juga dinilai penting untuk menjamin legalitas perusahaan media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, proses publikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Diskominfo juga menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kemitraan yang terjalin harus dibangun di atas prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab bersama.

Dalam proses evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah akan terus melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan kerja sama media. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh mitra tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan serta menjaga kualitas pelayanan informasi publik.

Melalui penguatan administrasi dan penataan kerja sama media, Diskominfo Kampar berharap hubungan kemitraan antara pemerintah dan insan pers semakin baik. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah yang diketahui masyarakat secara luas.