Sebagai negara yang bertetangga, hubungan bilateral di berbagai bidang antara Indonesia dan Malaysia sangat dinamis, salah satunya  terkait manajemen perbatasan maritim.

“Kerja sama antara kita di bidang kelautan dan perikanan pun sangat dekat.  Kami berharap supaya urusan-urusan nelayan-nelayan kita dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan,” ucap Menteri Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin.

Menurutnya, kerja sama yang terjalin ini perlu dipererat dengan adanya working committee kedua negara. Ia berharap, kerja sama yang telah berjalan maupun rencana kerja sama yang pernah dibicarakan dilanjutkan dengan pembentukan atau pembaharuan nota kesepahaman (MoU). 

“Soal peluang investasi usaha di sektor maritim, kami berharap ada kesepakatan untuk bincang lebih lanjut bagaimana kerja sama selanjutnya,” tuturnya. 

Ia juga menyoroti persoalan pelanggaran yang dilakukan nelayan-nelayan Malaysia saat melaut. Menurutnya, persoalan perbatasan kawasan laut ini perlu didiskusikan lebih lanjut agar tidak ada lagi nelayan Malaysia yang ditangkap dan ditahan karena dugaan melakukan illegal fishing. 

Tan Sri Dato’ juga menyampaikan terima kasih atas bantuan capacity building berupa pembangunan sumber daya manusia dengan pelatihan (training) dan pengembangan SDM yang telah diberikan Indonesia.  

Menanggapi Tan Sri Dato’, Menteri Edhy menyebut, bagi Indonesia, Malaysia bukanlah orang lain. “Kita bukan hanya negara tetangga, kita punya banyak kesamaan. Budaya di Malaysia juga sama seperti di kampung halaman kami. Jadi tidak mungkin lagi kita bicara hal yang seolah kita asing,” ujarnya. 

Menteri Edhy pun menyatakan siap untuk meneruskan kerja sama yang sudah terjalin maupun mempertimbangkan kerja sama baru yang memungkinkan. 

Adapun mengenai nelayan Malaysia yang terjerat hukum di Indonesia, Menteri Edhy berjanji akan mencarikan jalan keluar terbaik. Ia tidak ingin hubungan kedua negara menjadi tidak baik akibat hal-hal yang sebenarnya bisa didiskusikan dengan pikiran terbuka. 

Menteri Edhy berpendapat, perlu adanya perlakuan yang lebih baik kepada para awak kapal/nelayan yang ditahan di kedua negara. Terkait hal ini, Indonesia telah dan selalu berupaya untuk memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi kepada awak kapal/nelayan Malaysia yang ditahan di Indonesia. Untuk itu Indonesia juga mengharapkan Malaysia dapat memberikan perlakuan yang serupa kepada para awak kapal/nelayan Indonesia yang ditahan di Malaysia.

Menurut Menteri Edhy, terkait dengan penegakan hukum di wilayah perbatasan maritim, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani  MoU in respect of Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of the Republic of Indonesia and Malaysia (MoU Common Guidelines) pada tanggal 27 Januari 2012.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Malaysia atas kesepakatan yang dicapai bersama pada the 6th Review Meeting on the Implementation of the MoU in respect of Common Guidelines di Pulau Pinang, 9-10 November 2018. Kesepakatan dimaksud adalah pertama, revisi standar pelaporan dalam aktivitas inspeksi (inspection), pengusiran (request to leave), dan penahanan (detention) sebagai bagian dari Common Best Practices (CPB) untuk mengakomodir isu yang tidak diatur dalam MoU dimaksud, misalnya isu keabsahan dokumen kapal dan izin kerja ABK. Kedua, penggunaan common tracking system untuk mengatasi perbedaan data mengenai aktivitas kapal pencari ikan di unresolved maritime boundary area/overlapping area termasuk insiden penangkapan kapal.

Menteri Edhy juga menyampaikan penghargaan terhadap aparat penegak hukum di laut dari kedua negara yang telah sepakat untuk menahan diri dari melakukan manuver yang membahayakan keselamatan bersama dalam insiden penangkapan kapal ikan di unresolved maritime boundary area.

Terlepas dari capaian dimaksud, Indonesia senantiasa mendorong upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi diantara otoritas penegak hukum kedua negara dalam penanganan kasus kapal ikan yang memasuki unresolved maritime boundary area. Perbedaan pandangan tentang urgensi penangkapan kapal ikan dimaksud perlu terus direviu dan dikaji bersama untuk mencapai kompromi disesuaikan dengan dinamika permasalahan di lapangan.

Pertemuan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kedua pihak untuk membicarakan tindaklanjut hasil-hasil the 6th Review Meeting on the Implementation of the MoU in respect of Common Guidelines dan berbagi informasi tentang kebijakan dan sistem pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan kedua negara, termasuk sistem pemantauan kapal penangkap ikan di wiayah pengelolan perikanan Indonesia.

Selain itu, bicara mengenai penguatan sumber daya manusia, Menteri Edhy menilai banyak hal yang dapat dikerjasamakan. “Kami punya penemuan-penemuan yang mungkin Malaysia juga bisa kembangkan, atau mungkin Malaysia punya penemuan-penemuan, nanti kita juga bisa pelajari di sini,” ucap Menteri Edhy. 

“Di sektor perikanan, kami mendapat tugas dari presiden untuk membangun perikanan akuakultur atau budidaya untuk bisa ini kita kerjakan,” lanjutnya. 

“Yang harus kita ingat sejarah antara Indonesia dan Malaysia ini hebat sekali. Sekarang kita ke depan bersama-sama, majunya Malaysia akan bermanfaat buat Indonesia, majunya Indonesia akan bermanfaat buat Malaysia. Saya yakin itu,” tandasnya. 

Usai berbincang-bincang, rombongan meninjau Pusat Pengendalian Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusdal PSDKP) milik KKP guna mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan asing dan dalam negeri dilakukan.

 Editor : Dedek Pratama