Keputusan Larangan Mudik Tunggu Restu Jokowi
Nusaperdana.com, Jakarta - Pemerintah sedang berencana melakukan pelarangan mudik. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa akan ada rapat terbatas alias ratas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan pelarangan ini.
Budi mengatakan ratas akan dilakukan hari ini. Hasil rapat yang dilakukan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan dilaporkan ke Jokowi.
"Kita belum memutuskan ya. Kemarin baru rapat dengan pak Luhut. Kemungkinan hari ini atau nggak besok akan ada ratas dengan Pak Presiden," jelas Budi kepada detikcom, Selasa (21/4/2020).
Dia mengaku belum tahu apakah keputusan pelarangan mudik akan diambil hari ini, yang jelas pihaknya hanya mengurus skema transportasi apabila mudik dilarang.
"Belum tahu juga, kita kan transportasi aja. Tergantung ratas ya," kata Budi.
Dalam rapat-rapat yang dilakukan bersama Kemenko Maritim dan Investasi, Budi menjelaskan pihaknya hanya menyiapkan skema transportasi saja.
"Kita hanya paparkan skemanya gimana aja rencana kita gimana kalau dilarang. Skema transportasinya," ungkap Budi.
Sebelumnya, Budi mengatakan bahwa pemerintah sudah serius membahas kebijakan pelarangan mudik. Kemungkinan, minggu ini akan ada keputusan melarang mudik.
"Untuk sampai ke pelarangan itu butuh waktu untuk sampai ke statementnya itu. Mungkin mudah-mudahan minggu ini. Saya harapannya sebagai regulator minggu ini sudah ada kepastian," kata Budi di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis