Kepala Staf Kepresidenan meminta Kementerian Kesehatan memastikan warga Aceh yang belum mendapatkan manfaat  Kartu Indonesia Sehat (KIS). Data Kemenkes menyebutkan hampir 100 persen warga Aceh telah menerima manfaat KIS. Moeldoko juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merata kepada seluruh anak di Aceh mendapatkan jaminan pendidikan dari SD hingga SMA. 

Jika ada yang belum mendapatkan KIP, maka Kemendikbud diminta memperbarui data mereka.“Perlu dipastikan lagi mana yang belum dapat KIS dan KIP.  Mana yang masih sekolah atau tidak juga harus diperbarui, sehingga manfaat KIS dan KIP maksimal,” pungkas Moeldoko. 

Selain penguatan pendidikan, untuk menangani Aceh juga diperlukan skema tentang penguatan usaha bagi perempuan korban konflik. Kepala Staf meminta Menteri Koperasi meninjau program pemerintah yang bisa dioptimalkan dalam hal ini. 

Pada kesempatan itu, Menkop Teten Masduki mengusulkan soal skema pembagian lahan yang terintegrasi dengan konsep bisnis. “Dua bulan lalu saya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang berkunjung ke Malaysia. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia dalam pembagian lahan,” ujar Teten. Soal Koperasi, Teten mengaku masih melihat dulu program yang cocok bisa diterapkan di Aceh.

Skema pembagian lahan untuk kombatan Aceh selanjutnya akan dibahas dengan sejumlah kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan. Kebun yang akan diberikan kepada eks kombatan diupayakan menghasilkan usaha baru. Kombatan akan bisa lebih produktif dari tanah yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah.
 
Dalam soal Aceh, Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang menyatakan kementeriannya sudah mengkaji dua hal penting untuk menyelesaikan persoalan di Aceh. Penyelesaian itu berupa rehabilitasi sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak. “Ke depan kami berharap ada program yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Meski konflik sudah lama berlalu, tapi trauma healing misalnya masih diperlukan,” ujar I Gusti Ayu. Selain itu yang menjadi isu penting bagi Kementrian PPA adalah tingginya perkawinan anak di Aceh yang harus segera ditangani.