Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo pada hari ini, Kamis, 16 Januari 2020, meninjau integrated digital work (IDW) di kantor Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Setibanya di kantor Bappenas di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 08.30 WIB, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Presiden kemudian langsung meninjau sejumlah ruangan, antara lain ruang pemantauan yang terletak di lantai 2.
Di ruangan yang disebut juga sebagai situation room tersebut, Presiden melihat perkembangan terkini rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2020 serta detail program kerja pemerintah melalui layar-layar monitor. Setelah itu, Presiden meninjau ruang kerja bersama (co-working space) Benny S. Muljana yang bisa dimanfaatkan oleh para pegawai Bappenas untuk bekerja secara lebih terbuka.
Selanjutnya, Kepala Negara meninjau Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, di mana saat itu beberapa pegawai Bappenas tengah berkumpul dan berdiskusi mengenai penerapan kerja fleksibel (flexiwork) di Kementerian PPN/Bappenas.
Untuk diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berinisiatif melakukan uji coba penerapan cara kerja baru yang lebih fleksibel, baik dalam hal waktu maupun tempat bekerja, serta berbasis digital (smart office). Konsep IDW ini dirancang untuk memungkinkan Kementerian PPN/Bappenas berperan efektif sebagai clearing house program sebagaimana arahan Presiden RI.
"Saya diberi pesan oleh Presiden untuk mengembalikan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house (perumus kebijakan dan peraturan). Semoga keberadaan saya di sini bisa mengembalikan posisi itu," kata Suharso Monoarfa seperti dikutip dari siaran pers Kementerian PPN/Bappenas yang terbit pada 24 Oktober 2019 lalu.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau Kementerian PPN/Bappenas yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
[Ikuti Nusaperdana.com Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar
.png)
Berita Lainnya
Negara dalam Genggaman Korporasi: Oligarki Tambang, Kapitalisme Liberal, dan Ketimpangan yang Menganga
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Mafirion: Momentum Perkuat Kepemimpinan Global
Kementerian Kehutanan Tegaskan Kehadiran Penyidik Kejagung Hanya untuk Pencocokan Data
Kejari Tabanan Tetapkan Tersangka Korupsi LPD Pacung, Sepanjang 2025 Selamatkan Keuangan Negara Rp2,6 Miliar Lebih
Ketum PMRI Rusli Effendi Ajak 2,3 Juta Masyarakat Riau Rantauan Mantapkan Komitmen Perjuangan Riau Jadi Daerah Istimewa, Libatkan Tokoh Nasional
Pandangan Praktisi Hukum Riau: OTT KPK terhadap Gubernur Riau Sarat Kejanggalan Prosedural
Warga Surabaya dan Sidoarjo Soroti Kerja Nyata dan Momen Haru Silaturahmi Adies Kadir
Meutya Hafid Menteri Komdigi Ingatkan Pemda Jangan Abaikan PWI