Presiden Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Lebak
Nusaperdana.com, Bogor - Usai meninjau warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi banjir bandang di Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Selasa, 7 Januari 2020.
"Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan sekarang kita melihat (penanganan) banjir bandang di Kabupaten Lebak," kata Presiden di Pondok Pesantren La Tansa yang juga terdampak banjir bandang.
Bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba sekitar pukul 11.48 WIB. Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi.
Presiden mengatakan beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal. Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut.
"Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," tegasnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepala Negara menyebut ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa yang perlu segera diselesaikan.
"Tadi saya sudah perintah ke Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan," ungkapnya.
Selain itu, tercatat 19 sekolah mengalami kerusakan. Terkait hal tersebut, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PUPR untuk menyelesaikannya.
"Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi," jelasnya.
Proses relokasi juga rencananya akan dilakukan bagi warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kepala Negara menyebut, pemerintah daerah dan pusat akan bekerja sama untuk merelokasi warga.
"Beberapa tadi sudah sampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke kurang lebih 2 kilometer dari situ. Ini nanti agar disiapkan dulu oleh Bupati Kabupaten Bogor. Jadi selesai, akan langsung diselesaikan Kementerian PU untuk perumahannya," paparnya.
Longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya mencakup wilayah yang cukup luas. Saat melihat lokasi longsor dari udara pada hari Minggu, 5 Januari 2020 lalu, Presiden menyebut ada ratusan titik longsor.
"Kemarin kita lihat dari helikopter sangat kelihatan sekali, yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang terisolir," ucapnya.
Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat desa agar terus waspada terhadap kemungkinan bencana. Terutama mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai bulan depan.
"Ini masih musim hujan yang ekstrem, masih akan berlangsung terus sesuai yang disampaikan BMKG sampai bulan Febuari agar masyarakat terus dan tetap waspada karena tanah-tanah terutama di sekitar Kecamatan Sukajaya sangat rawan longsor," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi banjir bandang di Lebak antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis