Nusaperdana.com - Pemerintah Australia akan memberikan paket bantuan tambahan sebesar 110 juta dolar Australia (sekitar Rp1,1 triliun) ke Ukraina termasuk 70 kendaraan militer dalam perang melawan invasi Rusia, kata Perdana Menteri Anthony Albanese pada Senin.

Komitmen baru tersebut membuat total kontribusi Australia untuk Ukraina naik menjadi 790 juta dolar Australia (sekitar Rp7,93 triliun) termasuk 610 juta dolar Australia (sekitar Rp6,12 triliun) dalam bentuk dukungan militer, sejak konflik dimulai Februari 2022.

"Dukungan tambahan ini diharap akan membuat perubahan nyata serta membantu rakyat Ukraina untuk terus menunjukkan keberanian besar dalam menghadapi perang Rusia yang ilegal, tidak beralasan, dan tidak bermoral," kata Albanese dalam jumpa pers di Canberra.

Ia mengatakan paket bantuan itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa di Rusia selama akhir pekan ketika tentara bayaran bersenjata berat Rusia tiba-tiba menguasai kota Rostov, Rusia, dalam salah satu tantangan terbesar selama kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Tidak, kami sudah merumuskan bantuan tambahan ini sejak lama," ujar Albanese.

Australia adalah salah satu kontributor non-NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) terbesar atas dukungan Barat untuk Ukraina dan telah memasok bantuan, amunisi, dan peralatan pertahanan termasuk sejumlah kendaraan lapis baja Bushmaster.

Australia juga telah melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia, dan telah memberikan sanksi kepada sekitar 1.000 individu dan entitas Rusia.

Sebagai usaha untuk menopang ekonomi dan perdagangan Ukraina, Albanese mengatakan pihaknya juga akan memperpanjang akses bebas bea untuk barang yang diimpor dari Ukraina selama 12 bulan ke depan.

Paket bantuan militer terbaru akan mencakup 28 kendaraan lapis baja M113, 14 kendaraan operasi khusus, 28 truk ukuran sedang, dan 14 truk trailer.

Albanese mengatakan pemerintahnya menyambut baik keputusan pengadilan tinggi Australia yang menolak tuntutan Rusia untuk mencegah pemerintah federal mengambil kendali atas tanah yang disewa untuk membangun kedutaan baru Rusia di dekat gedung parlemen di Canberra.

"Kami berharap Federasi Rusia bertindak sesuai dengan putusan pengadilan," katanya.

Australia pada 15 Juni membatalkan sewa Rusia untuk membangun kedutaan baru dengan alasan keamanan nasional. Hal ini menuai kritik dari Kremlin, pemerintahan Rusia, yang mengatakan langkah Canberra mencerminkan sentimen anti-Rusia.

Sumber : Antaranews.com /  Editor : Redaksi