Nusaperdana.com,Pinggir - Bupati Bengkalis membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pinggir tahun 2023, Senin (6/2/2023), di Aula Pertemuan Kantor Camat Pinggir.

Musrenbang Kecamatan Punggir dihadiri Anggota DPRD Bengkalis Al Azmi, Adihan, Laurensius Sitorus, Sugianto, Kaban Bappeda Rinto, Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Bengkalis, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Andris Wasono, serta Camat Pinggir Zama Rico Dakanahay, Kapolsek Pinggir, Danramil Mandau Kapten Jemirianto, Kepala Desa, Kepala BPD se-Kecamatan Pinggir serta undangan lainnya.

Bupati Kasmarni dalam arahannya menyampaikan sejumah hal utama yang menjadi perhatian dimasa kepemimpinan KBS (Kasmarni - Bagus Santoso), sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Bengkalis tahun 2024. 

Pertama, dimana salah satu prioritasnya adalah mengembangkan lokus pembangunan kawasan, Kecamatan Pinggir sebagai salah satu kluster pembangunan kawasan industri dan perdagangan.

"Buatkan rumusan usulan program dan kegiatan yang lebih spesifik pada sektor industri, perdagangan, usaha kecil dan mikro berbasis potensi lokal, termasuk infrastruktur pendukungnya, sehingga subtansi pembangunan kita kedepan lebih berorientasi pada prioritas daerah dan benar-benar berangkat dari usulan kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan, agar manisfestasi kemajuan dan kesejahteraan dapat kita wujudkan bersama-sama", pinta Bupati.

Kedua, berkenaan dengan peningkatan infrastruktur di Kecamatan Pinggir, bahwa pada APBD tahun 2023, Kecamatan Pinggir telah mendapatkan alokasi anggaran yang diperuntukan untuk beberapa kegiatan antara lain: Peningkatan Jalan Lingkar Barat (Duri) 65 milyar rupiah, Peningkatan Jalan Gajahan Pinggir 10 milyar rupiah, Peningkatan Jalan Penghubung Desa Sei. Meranti menuju Desa Pangkalan Libut 9 milyar rupiah, Peningkatan Jalan Batin Tarak Desa Muara Basung 8 milyar rupiah dan kegiatan-kegiatan lainnya pada sektor perumahan dan pemukiman, pendidikan, kesehatan, pertanian, perhubungan, kependudukan, perdagangan dan perindustrian, ketenagakerjaan dan sektor lainnya.

"Kepada seluruh Perangkat Daerah, kembali saya ingatkan, kiranya dapat mensinergikan usulan desa dan kelurahan di kecamatan pinggir ini, agar menjadi bagian dari rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pelajari dan pahami serta pertajamkan rumusan program dan kegiatannya dengan tetap mengedepankan azas efektifitas, efesiensi serta pertimbangan kamampuan keuangan daerah", harap Bukkas.

Ketiga, terkait beberapa program prioritas daerah, yang terintegrasi dengan program nasional yang harus tetap ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, diantaranya, penanganan stunting, pencegahan kemiskinan ekstrim dan dampak inflasi.

"Alhamdulillah, sejak tahun 2021 hingga 2022 kita telah berhasil melakukan prevalensi stunting dari 21,9% menjadi 8,4% atau penurunan sebesar 13,5%. Sungguh prestasi yang sangat luar biasa, dan telah menempatkan Kabupaten Bengkalis menjadi kabupaten dengan angka prevalensi stunting paling rendah di Provinsi Riau," ucapnya.

Tingkat kemiskinan kita masih berkisar pada angka 3,19%, sedangkan target pengurangan kemiskinan harus 0% pada tahun 2024 ini. Mari kita bersinergi untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari meningkatnya inflasi daerah dengan berbagai kegiatan, terobosan serta inovasi, termasuk melalui bantuan-bantuan stimulan sebagai salah satu bentuk dari program unggulan daerah yang juga selaras dengan target penuntasan kemiskinan ekstrim Kabupaten Bengkalis," pungkasnya.**

 Editor : Putra