Nusaperdana.com,Pekanbaru-  PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) komitmen mendukung program pemerintah dalam penurunan angka gagal tumbuh anak atau stunting di Provinsi Riau. Program Peduli Stunting (Penting) PHR yang bergulir pasca alih kelola telah menyasar 11.340 penerima manfaat di sejumlah daerah di Riau.

“Program penurunan angka stunting di Riau menunjukan hasil positif. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kolaborasi bersama pemerintah daerah dan para kader Posyandu yang selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Manager Corporate Social Responsibility PHR WK Rokan Pinto Budi Bowo Laksono, Jumat (19/4/2024).

Persoalan stunting menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030-2035. PHR menyadari upaya pemerintah dalam mencegah stunting perlu didukung untuk menciptakan anak muda Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing di masa depan.

PHR telah memulai program pencegahan stunting pascaalih kelola WK Rokan pada Agustus 2021 lalu. Selain Siak, program pencegahan stunting juga dilaksanakan di Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Pekanbaru.

“Kegiatan ini merupakan salah satu Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR di bidang kesehatan. Dalam hal ini, PHR bekerja sama dengan PKBI Riau sebagai mitra pelaksana,” kata Pinto.

Dalam pelaksanaannya, PHR bersama mitra pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Riau telah melakukan intervensi sejumlah di sejumlah daerah dengan pemberian makanan tambahan bagi anak usia bawah dua tahun serta ibu hamil dengan kekurangan energi kronik. Bantuan alat produksi makanan tambahan (Dapur Sehat/ Dahsat) dan bantuan alat antropometri bagi Posyandu.

Selain itu, PHR bersama PKBI Riau rutin melakukan edukasi pencegahan stunting dengan melibatkan kader Posyandu, bidan desa dan PKK. Adapun penerima manfaat langsung sebanyak 80 kader posyandu, 186 balita stunting, 61 ibu hamil dan 2748 orang diedukasi terkait stunting. “Lebih 60 Posyandu diintervensi untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan edukasi, 66 Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan  kurang lebih 186 Balita Stunting,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya program stunting dukungan PHR di tahun 2024 ini dapat mengeliminasi angka balita stunting di wilayah intervensi untuk mengejar target 14% prevalensi stunting di tahun 2024, yakni sesuai target Presiden RI Joko Widodo sebagai perwujudan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

“Program ini juga terlaksana atas kolaborasi multi pihak, yaitu mitra pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Wilayah Riau, BKKBN Provinsi Riau serta Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten,” ucapnya.

Program penurunan angka stunting menunjukkan hasil positif. Seperti di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Dua desa intervensi program PHR Penting di Pencing Bekulo dan Bekalar mengalami penurunan angka stunting cukup siginifikan.

Berdasarkan data mitra pelaksana PHR yakni Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Riau menyebutkan, angka stunting di Desa Pencing Bekulo turun dari 8 kasus pada 2023 menjadi 3 kasus tahun 2024. Begitu pula di Desa Bekalar yang semula 45 kasus pada tahun 2023 menjadi 10 kasus pada tahun 2024.

“Capaian penurunan angka stunting diperoleh berdasarkan pengukuran berat badan dan tinggi badan balita setelah menjalani sejumlah program intervensi pencegahan stunting,” kata Perwakilan PKBI Riau Arif Saputra.

Program pencegahan stunting PHR selaras dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/ RPJMD) tahun 2019-2024. Program ini juga mendukung capaian pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs).

Program ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Riau beberapa waktu lalu atas kontribusi nyata PHR dalam pencegahan stunting di Riau. Selain itu juga mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pertengahan Juni 2022 lalu.

Program stunting PHR bersama Pemkab Kampar belum lama ini juga mendapat pujian dari Presiden RI Joko Widodo. Meski belum menggunakan platform aplikasi digital, namun pola penitipan anak asuh kepada perusahaan-perusahaan di Kampar mampu menurunkan angka stunting secara signifikan dari 27 ke angka 8 persen.