Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Ketua DPP GMNI Bidang Sosial dan Kesehatan, Bung Rio, meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) agar menganggarkan program Universal Health Coverage (UHC) secara penuh selama 1 tahun dalam APBD 2026. Menurutnya, penganggaran parsial menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Melansir dari jurnalkiri.site, Bung Rio menegaskan bahwa UHC bukanlah program tambahan atau kebijakan populis semata. UHC merupakan bentuk dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Secara faktual, Bung Rio menyebut ratusan ribu masyarakat Inhil berasal dari kelompok marhaen seperti petani, nelayan, buruh, dan pekerja informal yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan negara. Dengan penganggaran UHC penuh selama 12 bulan, masyarakat dapat menikmati akses layanan kesehatan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Dari sisi konseptual, Bung Rio menilai penganggaran UHC hanya beberapa bulan menunjukkan cara pandang keliru terhadap fungsi APBD. Menurutnya, APBD seharusnya menjadi instrumen keberpihakan, bukan sekadar dokumen teknokratis.

Dalam perspektif ideologis, Bung Rio menegaskan bahwa sikap GMNI berangkat dari ajaran Marhaenisme yang diajarkan Bung Karno.  Keberpihakan total kepada kaum tertindas.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunjukkan keberanian politik dengan menempatkan hak dasar rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan anggaran.

Bung Rio menegaskan, jika Pemda Inhil tetap bersikukuh tidak menganggarkan UHC secara penuh selama 1 tahun, maka GMNI tidak akan tinggal diam.

GMNI menegaskan bahwa ini bukan kepentingan politik kelompok. Hal ini merupakan perjuangan ideologis demi hak dasar marhaen Indonesia, khususnya masyarakat Indragiri Hilir.