Dengan kondisi jembatan yang memprihatinkan dan cenderung berpotensi  membahayakan masyarakat penggunanya, diungkapkan Illyanto, bukan tidak mungkin bagi Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mengambil alih pekerjaan perbaikan jembatan tersebut.

"Namun, kalau kita (Pemkab Inhil, red) yang ambil alih, dana anggaran perbaikan yang berasal dari APBD Kabupaten Inhil itu harus dihibahkan terlebih dahulu," ungkap Illyanto.

Kendati memungkinkan, dikatakan Illyanto, jika melihat kemampuan anggaran daerah Kabupaten Inhil saat ini, Dia pesimistis perbaikan jembatan Sungai Piring akan dapat dilaksanakan menggunakan APBD Kabupaten Inhil ditengah kebutuhan dana untuk kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Inhil yang masih banyak belum terpenuhi.

"Dan yang paling penting, kewajiban APBD kita harus selesai dulu. Sekarang (dana, red) yang untuk menangani kewajiban kita saja masih belum cukup. Apalagi untuk mengambil alih pembangunan, dalam hal ini jembatan di Sungai Piring yang seyogyanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau," tukas Illyanto.

Kendala Pembebasan Lahan

Camat Batang Tuaka, Marpoyanto SKom, MSi mengungkapkan, kendala yang dihadapi untuk merealisasikan perbaikan jembatan Sungai Piring salah satunya adalah persoalan pembebasan lahan selain tentang dana anggaran.

"Kami sudah usulkan tiap-tiap tahun perbaikannya. Anggaran belum disetujui. Kami juga kewalahan dengan soal pembebasan lahan karena rumah masyarakat berdempet di sekitar jembatan," papar Marpoyanto.

Marpoyanto menjelaskan, jika pemerintah menginginkan perbaikan jembatan Sungai Piring, akan banyak rumah warga yang dikorbankan nantinya.

"Yang perlu dipikirkan adalah solusi untuk merelokasi rumah warga di sana. Paling tidak ada 4 rumah yang harus dirobohkan kalau mau memperbaiki jembatan," tutur Marpoyanto.