Kepala Perwakilan BKKBN Riau Hadiri Rembuk Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir

Kepala Perwakilan BKKBN Riau Hadiri Rembuk Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir

Nusaperdana.com, Inhil - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, DRA. Mardalena Wati Yulia, MSI, yang diwakili M. Mulia Darma menghadiri sekaligus menjadi pemateri pada pertemuan rembuk stunting 
di aula Bapedda Jalan Akasia Tembilahan, Selasa (26/9/23).

Hadir dalam kesempatan tersebut, BKKBN Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam sambutannya Darma mengatakan, bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia sangat serius dan mendukung program percepatan penurunan stunting. Presiden telah mengeluarkan peraturan presiden no. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dimana di dalamnya memberikan amanat kepada BKKBN Republik Indonesia untuk menjadi koordinator penyelenggaraan percepatan penurunan stunting nasional.

Selanjutnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menyusun peraturan no. 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI).

"Kedua peraturan tersebut adalah sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa/kelurahan dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting," ujarnya.

Memperhatikan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting indonesia berada pada angka 21,6 persen, dan ditargetkan bisa diturunkan hingga 14 persen pada tahun 2024. Sebaran prevalensi stunting di provinsi riau berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, adalah  17,0 persen. Untuk mencapai target nasional minimal 14 persen pada tahun 2024, maka harus bisa menurunkan 3 persen per tahun. Sedangkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Inhil sesuai hasil SSGI tahun 2022 adalah 28,5 persen. Angka tersebut naik jika dibandingkan tahun 2021 yakni 28,4 persen.

"Kondisi tersebut tentu bukan berita baik, namun yang terpenting adalah bagaimana sikap dan respon kita semua dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten yang kita cintai ini. Tentu perlu kerja yang sangat keras untuk memastikan target prevalensi stunting kabupaten indragiri hilir 14 persen pada tahun 2024 bisa dicapai. Dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk memberikan yang terbaik, kami yakin akan tercipta sinergi yang luar biasa sehingga Inhil bisa memberikan kejutan positif di tahun 2024 mendatang," tuturnya.

Kemudian, Darma mengatakan, perwakilan BKKBN Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada Kabupaten Inhil yang tengah melaksanakan kegiatan rembuk stunting. Kegiatan ini merupakan wadah untuk membangun kerjasama lintas sektor dan lintas program melalui aksi konvergensi.

"Kegiatan rembuk stunting ini merupakan forum strategis yang bisa digunakan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi bagi para pihak terkait dengan TPPS Kabupaten, Kecamatan hingga level desa/kelurahan. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Inhil dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting bisa dirembuk dan dibahas bersama dalam forum ini," ungkapnya.

Tahun 2030-2045, bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun keatas). 
Dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Momentum tersebut harus disikapi dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Investasi sumberdaya manusia adalah menjadi keniscayaan untuk mewujudkan visi indonesia emas 2045.

Terakhir dia juga menyebut, kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah masalah stunting. Stunting merupakan ancaman utama dalam mewujudkan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas.(adv)



[Ikuti Nusaperdana.com Melalui Sosial Media]



Tulis Komentar