NUSAPERDANA COM, TAPUNG – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kampar, Ristanto, menggelar diskusi bersama jajaran Polsek Tapung terkait upaya pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Tapung, Rabu (20/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung santai di salah satu kedai kopi di Desa Sumber Makmur tersebut turut dihadiri Kapolsek Tapung, Bambang Dewanto, Wakapolsek Tapung Feri Fadilah, beserta jajaran kepolisian lainnya.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai pertemuan, Ristanto mengatakan diskusi tersebut membahas berbagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dinilai masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.

“Kita duduk bersama membahas langkah-langkah pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Tapung. Diskusi dilakukan secara santai sambil ngopi, namun substansinya sangat penting demi menjaga generasi muda dari bahaya narkoba,” ujar Ristanto.

Selain persoalan narkoba, pertemuan tersebut juga membahas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurut Ristanto, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Pembahasan juga menyangkut Kamtibmas, seperti mengaktifkan kembali siskamling dan memperkuat silaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Kapolsek Tapung Kompol Bambang Dewanto menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik rencana kolaborasi bersama Komisi I DPRD Kampar untuk menggelar penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat.

“Pak Ristanto bersama Komisi I DPRD Kampar ingin berkolaborasi dengan Polsek Tapung dan Polres Kampar dalam kegiatan penyuluhan bahaya narkoba. Tahap awal direncanakan akan dilaksanakan di Desa Sumber Makmur,” jelas Bambang.

Tak hanya itu, dalam diskusi tersebut juga dibahas program penanaman jagung pipil di sejumlah desa di Kecamatan Tapung. Program itu nantinya direncanakan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat.