Pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan bisa mengakses program kartu pra kerja sepanjang memenuhi persyaratan. Syaratnya adalah berusia di atas 18 tahun. Selain itu, syarat lainnya, para pekerja itu bukan termasuk peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Jika tidak memenuhi syarat, seperti di bawah 18 tahun, sedang sekolah, atau sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maka peserta itu akan langsung didiskualifikasi," tutur Trio.

Trio mengungkapkan, proses verifikasi data calon penerima bantuan insentif atau para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nominal bantuan insentif yang akan diterima oleh para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan setelah telah lolos verifikasi adalah sebesar Rp 600 ribu per orang/bulan selama 4 bulan ke depan.

Mulai saat ini, diungkapkan Trio, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Inhil tengah menginventarisir data para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan sebagai dampak dari wabah Covid-19.

"Kita bergerak cepat, karena kuota terbatas," tutur Trio.

Untuk segera dapat mengumpulkan data para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Inhil telah menyiapkan narahubung pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di nomor Whatsapp 081286126118 atas nama Hardianto atau 085271483111 atas nama Mario.

Untuk lebih jelas, para pekerja yang terkena PHK selaku calon penerima bantuan insentif harus memiliki syarat wajib, sebagai berikut:

1. Umur 18 tahun ke atas
2. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
3. No. HP/ WA
4. Alamat yang jelas

Tenggat waktu yang diberikan kepada para pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan untuk mengumpulkan data diri adalah 2 hari sampai dengan Sabtu 4 April 2020.

Atau bisa langsung mengakses laman ini www.docs.google.com