Nusaperdana.com,Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan dan pengembangan kegiatan operasional industri hulu migas di wilayah kerja (WK) Rokan di Bengkalis. Komitmen ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas energi nasional sekaligus mengoptimalkan potensi daerah.

Bupati Bengkalis Kasmarni menyatakan, siap bekerja sama  dan sinergi dengan SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan Pertamina Hulu Rokan (PHR) dalam upaya percepatan pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

"Kami tekankan bahwa Pemkab Bengkalis siap berkomitmen dan bersinergi dengan SKK Migas dan PHR dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya energi, sehingga visi Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia dapat segera terealisasi," kata Kasmarni, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS) di Kantor SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Pekanbaru, Rabu (14/01).  

Pemkab Bengkalis  siap memfasilitasi serta membantu penyelesaian berbagai tantangan operasional yang muncul di lapangan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan tanpa hambatan. Kasmarni meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis agar segera membantu dan memberikan pelayanan administrasi yang dibutuhkan SKK Migas dan PHR dalam pelaksanaan operasional dilapangan.

"Kami tegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah terkait, agar membantu mempercepat administrasi yang dibutuhkan SKK Migas dan PHR dalam operasionalnya, tentu sesuai dengan aturan ataupun regulasi yang berlaku," tegas Kasmarni.

Kasmarni berharap, kolaborasi ini tidak hanya memberikan dampak positif pada kelancaran produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, baik itu Dana Bagi Hasil (DBH) maupun program-program pengembangan masyarakat dan multiplier effect ekonomi lainnya.

“Sekiranya sinergi yang terbangun melalui rapat koordinasi ini dapat terus diperkuat demi mendukung keberhasilan kegiatan hulu migas sekaligus mendorong percepatan pembangunan Daerah dan Nasional,” tuturnya.

Manager Relations Zona Rokan Rudi Arief mengatakan, dukungan dari pemerintah daerah merupakan pilar penting bagi PHR dalam menjalankan amanah menjaga ketahanan energi nasional. Menurut Rudi, kelancaran operasi di wilayah Bengkalis tidak dapat terwujud tanpa sinergi yang harmonis antara PHR  dan pemerintah daerah.

“Kami berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas komitmen dan dukungan penuh yang diberikan terhadap kegiatan operasional PHR. Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik sepanjang tahun 2025 ini dapat terus ditingkatkan pada tahun 2026, sehingga kehadiran operasi migas tidak hanya memberikan kontribusi bagi negara, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis,” ucap Rudi.

Hal serupa disampaikan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, C.W Wicaksono, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menyukseskan visi Astacita Presiden Republik Indonesia terkait swasembada energi.

SKK Migas – KKKS , kata C.W Wicaksono, sangat mengharapkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, terutama dalam hal fasilitasi perizinan dan pengamanan obyek vital nasional, guna memastikan operasi migas berjalan lancar demi mencapai target produksi nasional.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada Hulu Migas sepanjang 2025. Kami berharap agar operasional di tahun 2026 berjalan aman dan lancar sehingga manfaatnya dapat dirasakan luas oleh seluruh masyarakat Bengkalis,” ucapnya.

TENTANG PHR ZONA ROKAN

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah  Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.

Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.**