“Dengan terbangunnya kedekatan emosional yang positif ini, outcome yang kita harapkan adalah kepatuhan badan usaha  terhadap kewajibannya akan terbentuk secara alami. Kedepannya kegiatan ini akan kami coba lakukan rutin setiap Pekan,” ungkap Faisal.

Dalam materinya, Faisal menyampaikan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang berkaitan dengan iuran dan dampaknya terhadap segmen PPU BU.

“Sesuai Perpres tersebut, untuk PPU BU tidak ada perubahan iuran. Pemberi kerja masih menanggung iuran sebesar 4% dan 1% ditanggung oleh pekerja. Namun yang terjadi perubahan ialah dari perhitungan batas atas upahnya. Pada aturan yang sebelumnya, batas bawah upahnya adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan batas atasnya maksimal Rp 8 juta. Namun dengan adanya Perpres Nomor 75 yang kemudian dirubah kembali menjadi Perpres Nomor 64, batas atas upah meningkat menjadi Rp 12 juta,” terang Faisal.

Faisal juga menyinggung mengenai adanya pembaharuan pada aplikasi E-dabu, yaitu perubahan terkait akses login demi keamanan dan menghindari kebocoran data karyawan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan dari aplikasi E-dabu tersebut. Kemudian, E-dabu dapat diakses melalui smartphone yang bisa di unduh melalui App Store dan Google Play.

Pulau Sambu Group mengapresiasi atas forum diskusi yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan. Dhimas Rio Fauzi salah satu PIC dari Pulau Sambu Group juga turut berpartisipasi dengan antusias terhadap materi yang diberikan, rasa penasaran pun lepas ketika ia mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan terkait pelayanan Program JKN-KIS.

“Sejauh ini belum ada masalah terkait BPJS Kesehatan. Dan dari forum ini kami mendapatkan pengetahuan baru tentang pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, serta mengetahui jika NIK online menjadi syarat utama untuk pendaftaran peserta JKN-KIS,” ujarnya.