"Seperti usaha pertanian dan perikanan harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas pertanian dan dinas perikanan. Pelayanan umum di bidang kesehatan maka perlu mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan. Karena kriteria UMKM sendiri mengacu pada UU No 20 tahun 2008, maka untuk kegitan UMKM surat rekomendasi pun juga direkomendasikan oleh dinas UMKM dan BBM yang dibeli di SPBU dipergunakan untuk kegiatan usahanya seperti untuk alat-alat pendukung usahanya yang menggunakan BBM, bukan untuk diperjualbelikan kembali," tambah Fajriyah.

Fajriyah kembali menegaskan untuk memiliki usaha minyak dan gas, perlu perizinan berdasarkan undang-undang.

"Karena sesuai dengan UU Migas no 22 tahun 2001 dan PP 36 tahun 2004 bahwa untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini melalui kementerian ESDM ( Dirjen Migas) dan mendaftarkan izin usaha niaga tersebut ke BPH Migas," kata Fajriyah.

"Terkait dengan BBM di luar Solar membeli dengan jirigen disarankan untuk tidak gunakan, karena jiriken yang tidak berstandar SNI sangat rentan dengan listrik statis yang menyebabkan insiden di SPBU," tutup Fajriyah.