Nusaperdana.com,Duri - Ekonomi Ratusan orang karyawan tetap yang telah bertahun lamanya bekerja di perusahaan yang bergerak di sektor kebun kelapa sawit lumpuh total. 

Ratusan orang karyawan atau pekerja tetap PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) kini bekerja serabutan untuj membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarga setelah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ditutup oleh pemerintah sebulan belakangan ini.

Menurut salah seorang Ketua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau, Joher kepada awak media pada Rabu (4/5) mengatakan, kehadiran PT SIPP untuk membantu hidup dan kehidupan masyarakat suku sakai hampir 80 persen dari total seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan, mulai dari karyawan dan pekerja bongkar muat total keseluruhan 360 orang.

"Bila PT SIPP tutup total atau tidak beroperasi lagi ekonomi masyarakat, khususnya warga suku lumpuh total. Kemana mau diarahkan lagi warga suku sakai saat ini jadi pengangguran? Bukan cuma suku sakai saja bahkan terlibat juga suku lainnya," ujarnya.

Ditegaskan Joher lagi, apabila pabrik ini tidak beroperasi lagi ekonomi suku lainnya ikut pula lumpuh.

"Kami dari masyarakat mohon pertimbangan dari oknum pemerintah dan pihak media beri kami solusi untuk mengatasi permasalahan pabrik ini," harapnya.

Itu permohon kami dari masyarakat agar masyarakat tidak menjadi mengemis dan tidak menganggu hak orang lain. Jika mereka bekerja tolong pertimbangan dari pemerintah, harapnya.  

"Saat ini warga sekitarnya tadinya bekerja di PT SIPP banyak yang bekerja serabutan sejak PKS PT SIPP ditutup," jelasnyam

Kepada pemerintah mohon pertimbangan, dan mencari solusi agar PKS PT SIPP beroperasi lagi agar pekerja kembali bisa bekerja di pabrik tersebut.

"Bayangkan sambung Joher, andai satu orang karyawan dan pekerja bongkar muat yang bergantung kepada PKS PT SIPP punya tanggungan 2 atau tiga orang berarti total 1.080 bakal terancam kebutuhan sehari-hari seperti, kebutuhan pangan, sandang, biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-hari lainnya," bebernya.

Jadi mohon kepada Menetri Lingkungan Hidup agar pabrik tetap beroperasi agar tidak berdampak dan tidak mempengaruhi perekomonian. Ini sesuai instruksi Presiden RI agar rakyat bisa bekerja (tidak jadi penganguran).

"Perusahaan bersedia mengikuti semua arahan dan binaan dari pemerintah, baik
mengenai penanganan Limbah Nabati 
sesuai ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, tandasnya.**