TEMBILAHAN — Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai menyatukan agenda perjuangan untuk memperkuat posisi petani kelapa dan membawa persoalan tata niaga ke pemerintah pusat.
Hal itu mengemuka dalam Konsolidasi Perjuangan Rakyat Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (21/8/2026), dengan tema “Negara Harus Hadir untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa.”
Saipudin Ikhwan, S.I.Kom., M.A., Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Inhil, menjadi penggerak konsolidasi lintas elemen. Sebagai moderator sekaligus pengarah forum, ia mempertemukan petani, pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, mahasiswa dan masyarakat sipil dengan kepentingan berbeda untuk mencari titik temu agenda perjuangan kelapa Inhil.
Perbedaan pandangan terlihat dalam pilihan solusi. Ada yang mendorong acuan atau standarisasi harga, sementara pihak lain menekankan perluasan pasar. Sebagian peserta menawarkan pengolahan kelapa menjadi kopra, sementara akademisi mendorong hilirisasi dan pengembangan produk turunan.
Ketua BPC HIPMI Inhil, Ardiansyah Julor, mengingatkan bahwa persoalan kelapa tidak semata-mata menjadi persoalan daerah.
“Persoalan kelapa ini bukan persoalan daerah, tetapi dia adalah persoalan nasional, tidak bisa hanya pemerintah daerah yang dipersalahkan,” ujarnya.
Dari kalangan DPRD, Ketua Komisi II Inhil Samino mendorong langkah konkret melalui regulasi yang telah tersedia.
“Harus ada rumusan, karena hari ini petani selalu dirugikan,” kata Samino.
Sementara akademisi Universitas Islam Indragiri menilai pandangan Ketua DPRD terkait koperasi dapat menjadi penghubung penting antara petani dan perusahaan. Koperasi Desa Merah Putih didorong mengambil peran dalam memperpendek rantai pasok, sementara hilirisasi dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah bagi petani.
Dari kalangan pelaku ekspor, Burhan menawarkan langkah yang lebih cepat melalui pengolahan kelapa menjadi kopra.
“Petani harus bisa juga mengolah kopra. Jangan manja,” ujarnya.
Beragam pandangan tersebut kemudian bertemu pada satu kepentingan yang sama: tata niaga harus dibenahi, posisi petani perlu diperkuat, pasar perlu diperluas, regulasi harus dijalankan dan hilirisasi perlu dikembangkan.
Bupati Inhil H. Herman menyatakan pemerintah daerah siap menjalankan Perda Tata Niaga Kelapa sebagai bagian dari upaya membangun kesepakatan mengenai acuan harga.
“Siap melaksanakan Perda agar ada kesepakatan untuk penentuan acuan harga kelapa sesuai dengan Perda tata niaga,” ujar Herman.
Konsolidasi tersebut selanjutnya diarahkan untuk merumuskan agenda bersama sebelum aspirasi kelapa Inhil dibawa ke pemerintah pusat.
Dengan demikian, “satu suara” dalam forum tersebut bukan berarti hilangnya perbedaan pandangan, melainkan kemampuan berbagai elemen menemukan titik temu di tengah perbedaan kepentingan dan pilihan solusi.
