Nusaperdana.com, Jakarta - Partai-partai koalisi di pemerintahan tak satu suara terkait program kartu prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hanya Partai Golkar yang masih menyuarakan untuk mendukung program yang merogoh APBN 2020 hingga Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online itu.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan sosok yang bertanggung jawab atas program ini.

Dalam rapat kerja Komisi Hukum DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, misalnya, mayoritas fraksi meminta KPK menelusuri dugaan kongkalikong dalam program tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai wajar jika hampir semua partai koalisi pemerintah berbalik arah dan menentang program ini. Sikap mereka itu, kata dia, berangkat dari tidak adanya keuntungan yang didapat, baik secara politik maupun finansial.

"Jadi karena tak ada untungnya bagi partai-partai tersebut dan secara politik dianggap hanya menguntungkan Golkar, atau dianggap "mainan Golkar", maka partai-partai lain tersebut berbalik arah mengkritik program tersebut," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Mei 2020.

Menurut Ujang, dalam politik dikenal prinsip jika saling menguntungkan maka para politikus akan jalan bersama. "Jika tak menguntungkan maka akan jalan masing-masing," tutur Dosen Politik Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan program ini sangat bisa dijadikan kendaraan politik untuk merebut simpati masyarakat. Pasalnya pendaftar Kartu Prakerja sudah jutaan orang dan menjadikannya sebagai program yang populer.

"Mungkin digunakan kampanye apalagi Pilkada (bahwa) pemerintah telah lakukan Kartu Prakerja dan ada intensif semi Bansos, bahwa ada dukungan partai, bisa dijual buat konstituen," tuturnya.

Program ini, kata Bhima, sudah bermasalah sejak awal. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan langsung menghentikan program ini.

"Karena sepertinya ada beberapa pejabat yang masih mempertahankan konsep Kartu Prakerja yang salah total dan gak bisa dijadikan stimulus saat pandemi. Tidak bisa andalakan Menko (Airlangga)," tuturnya.

Menurut Bhima, ada permainan oligarki di balik vendor-vendor yang mendapatkan proyek Kartu Prakerja. Hal ini semakin kentara saat konten-konten pelatihan yang ada terkesan dipaksakan dan dianggap tidak dibutuhkan warga dalam menghadapi Covid-19.

Tempo merangkum beberapa kelas yang ditawarkan oleh pemerintah bagi penerima Kartu Prakerja, antara lain: Kelas memancing dan kelautan (seharga Rp 799 ribu), kelas menjadi YouTuber bagi pemula (Rp 125 ribu), pelatihan pengelolaan masjid (Rp 350 ribu), dan pengetikan dasar Microsoft Word (Rp 1 juta). "Kontennya dipaksakan dan tidak punya impact terhadap kenaikan skill," kata Bhima.

Bhima menuturkan pemerintah sebaiknya menghentikan total program ini dan ubah total mekanismenya. Jika Covid-19 berakhir, ia menyarankan agar Kartu Prakerja mengintensifkan pelatihan tatap muka, sekolah vokasi, dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK).

"BLK jelas materi dan kontennya hasil diskusi dan kerja sama dengan pelaku industri sehingga lulusan memiliki sertifikat yang dipakai untuk kerja. Kalau Kartu Prakerja online ini, 5,6 juta orang mau dikemanakan, pemerintah tidak bisa jawab, industri juga meragukan kompetensi yang dihasilkan," tuturnya.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap program Kartu Prakerja.

"Seharusnya kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan," kata Ace dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 April 2020.

Menurut Ace, pemerintah sudah mengkaji secara mendalam sebelum meluncurkan program tersebut. "Sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid 19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020," tuturnya.