Nusaperdana.com,Bathin Solapan - Warga Jalan Sultan Syarif Kasim yang merupakan perbatasan Desa Tambusai Batang Dui dan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan, Bengkalis, Riau menolak dengan ada nya didirikan minimarket Alfamart di Jalan Sultan Syarif Kasim.

Penolakan pendirian minimarket tersebut bukan tak beralasan, selain dapat mematikan ekonomi pedagang kecil juga diduga penempatan para pekerja bukan berasal dari warga dan masyarakat tempatan.

Aksi demo penolakan pendirian Alfamart tersebut pada Rabu (23/3/2022) pagi menjelang siang. Selain berkumpul masyarakat gabungan Desa Tambusai Batang Dui dan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan juga memasang spanduk penolakan pendirian Alfamart.

Berikut isi spanduk penolakan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tambusai Batang Dui dan Desa Simpang Padang ;

SURAT MENOLAK KERAS

Assalamualaikum Warahmatullah Wabaraktuh

Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan adanya rencana pembangunan alfamart. Yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Maka bersama ini kami bertanda tangan dibawa ini selaku warga dan UMKM (terlampir). Dengan ini menyatakan menolak atas dibangunnya/dibukanya minimarket alfamart. Dengan alasan sebagai berikut :

1. Dengan dibangunnya alfamart, maka kami merasa sebagai pedagang kecil/pemilik toko sekitar. Usaha kami yang sudah puluhan tahun berjalan akan mati/kurang pembeli. 

2. Tidak adanya itikad baik dari alfamart untuk merekrut warga setempat.

3. Lokasi pembangunan alfamat merupakan wilatah desa. (Sebaiknya dibangun ditempat lain).

Itu lah bunyi spanduk penolakan yang dipasang oleh masyarakat tak jauh dari tempat pendirian minimarket alfamart. 

Aksi penolakan pendirian minimarket alfamart tersebut juga diikuti oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, tokoh perempuan, Dewan Pemuda Kota Duri (DPKD), serta beberapa pedagang yang ada disekitaran bangunan minimarket alfamart. 

"Kami selaku masyarakat menolak dengan pendirian minimarket alfamart tersebut. Karena dapat merugikan pedagang dan juga masyarakat sekitar. Jika sampai awal bulan tak juga digubris penolakan ini, maka akan kami laksanakan demo besar-besaran untuk penolakan tersebut, "ujar Muhamaad Efrizal selaku Sekretaris DPKD. **