Nusaperdana.com, Jakarta - Republik Vanuatu untuk kesekian kalinya mengusik Indonesia terkait masalah Papua di Sidang Umum PBB. Indonesia menjawab semua tudingan Vanuatu terkait isu pelanggaran HAM di Papua.

Mulanya, dalam forum Sidang Umum PBB, Vanuatu menuding ada pelanggaran HAM di wilayah Papua Barat. Vanuatu menyebut ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Papua Barat.

"Pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia," kata Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman Weibur dalam pidatonya.

Dia juga meminta Indonesia mengizinkan PBB untuk mengunjungi Papua. Hal ini agar PBB bisa menilai keadaan HAM di Papua.

"Forum Pasifik dan Pemimpin ACP di antara para pemimpin lainnya telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat dan untuk memberikan penilaian independen tentang situasi hak asasi manusia," ujarnya.

Untuk diketahui, bukan pertama kali ini saja Vanuatu mengusik Indonesia di Sidang Umum PBB. Dalam sidang-sidang PBB tahun sebelumnya, Vanuatu terus mengungkit soal masalah HAM di Papua.

Jawaban Menohok Indonesia

Tudingan Vanuatu itu langsung dijawab oleh Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitry. Sindy Nur Fitry mengatakan bahwa Vanuatu terus mengusik kedaulatan negara lain. Padahal, menurutnya, tudingan Vanuatu itu tidak berdasar.

"Saya terkejut bahwa Vanuatu terus-menerus menggunakan forum yang mulia ini untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Serta terus melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia," kata Sindy dalam Sidang Umum PBB, seperti dilihat dari Channel Youtube Kemenlu, Minggu (26/9/2021).

"Kami secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan yang terus dipelihara oleh Vanuatu," lanjutnya.

Sindy menegaskan bahwa tudingan Vanuatu itu hanya menciptakan konflik. Isu ini justru mengorbankan banyak nyawa tak berdosa.

"Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik. Yang mirisnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," tuturnya.

Lebih lanjut, Sindy menilai Vanuatu hanya berpura-pura peduli pada isu-isu HAM. Namun, Vanuatu justru menutup mata atas tindakan teror kelompok kriminal bersenjata.

"Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata ini membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan aparat penegak hukum," ujarnya.

Sindy juga mempertanyakan mengapa Vanuatu diam ketika guru dibantai oleh KKB. "Ketika para guru dibantai tanpa belas kasihan, mengapa Vanuatu memilih diam?" katanya.

Dia meminta agar masalah Papua dilihat secara utuh. Semata-mata agar tak tersesat.

"Seluruh warga negara kami diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial budaya, agama atau ekonomi. Bukalah mata Anda, dan lihat gambar utuhnya, lihatlah semuanya, atau Anda akan tersesat," jelasnya.