Trending
+
GMNI Minta Pemkab Inhil Anggarkan Program UHC Setahun Penuh
Dibaca : 242 Kali
Turun Langsung ke Pos Ronda, Kapolres Kampar Serap Aspirasi Warga
Dibaca : 462 Kali
PMII Bengkalis Nilai Tunda Bayar Jadi Alarm Pemkab Untuk Berbenah
Dibaca : 904 Kali
Adanya Isu 'People Power', Ketua LAM Inhil Ajak Masyarakat Tetap Jaga Persatuan Dan Kesatuan
Inhil - Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Inhil, H Alimuddin mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ajakan tersebut dikemukakan menyusul adanya isu 'People Power' atau pengerahan massa menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019.
"Dengan ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya isu-isu yang sedang beredar saat ini," imbau Alimuddin kepada awak media, Senin (13/5/2019) pagi, di kediamannya, Tembilahan.
Isu 'People Power' yang berhembus di kalangan masyarakat diketahui akan dilakukan pasca penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden Tahun 2019 secara Nasional pada 22 Mei mendatang. Isu tersebut diduga datang dari simpatisan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang turut berkontestasi.
Saat ini, diketahui rekapitulasi suara Pemilu tahun 2019 untuk seluruh daerah di Provinsi Riau sedang berlangsung di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau.
"Marilah kita bersama-sama menolak dilaksanakannya 'People Power' atau pengerahan massa dalam rangka menolak hasil rekapitulasi suara di KPU Pusat nantinya," pungkas Alimuddin.
Lebih lanjut, Alimuddin menegaskan bahwa hasil rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019 merupakan keputusan final oleh lembaga penyelenggara Pemilu, KPU.

Berita Lainnya
GMNI Minta Pemkab Inhil Anggarkan Program UHC Setahun Penuh
Pemkab Bengkalis Dukung Operasional PHR Wujudkan Swasembada Energi di WK Rokan
Turun Langsung ke Pos Ronda, Kapolres Kampar Serap Aspirasi Warga
Diduga Tambang Ilegal Kebal Hukum, Pusat Diminta Ambil Alih Kasus Galian Tanah di Kampar
PMII Bengkalis Nilai Tunda Bayar Jadi Alarm Pemkab Untuk Berbenah
Sanusi Desak DPRD dan Aparat Hukum Awasi Penagihan Denda Triliunan Rupiah Perusahaan Sawit di Riau
Sanusi Dukung KPK: Sumpah Gubri Wahid Harus Diuji di Pengadilan, Bukan Opini Publik
PWI Bengkalis Silaturahmi dengan PN Bengkalis