Nusaperdana.com, Indragiri Hilir – Ratusan mahasiswa dan petani kelapa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat (AMBAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Senin (10/8/2026).

Aksi tersebut dipicu anjloknya harga kelapa yang dinilai memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam aksi tersebut, massa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan harga kelapa agar lebih berpihak kepada petani.

Aksi mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam perjalanan aksi, massa juga membakar ban hingga kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Inhil.

Dalam orasinya, mahasiswa meminta Bupati Inhil memperjuangkan nasib petani kelapa yang saat ini menghadapi rendahnya harga jual hasil perkebunan.

“Kami meminta Bapak Bupati untuk memperjuangkan harga kelapa. Hari ini lebih mahal harga telur daripada harga sebuah kelapa,” teriak massa dalam orasinya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Indragiri Hilir H. Herman mengatakan perjuangan untuk meningkatkan harga kelapa membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan para petani.

“Perlu dukungan dari mahasiswa dan masyarakat bagaimana kita mendobrak agar harga kelapa ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Herman.

Herman menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan persoalan harga kelapa dalam rapat di Bappeda yang turut dihadiri staf ahli Menteri Pertanian. Namun, hingga saat ini, usulan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut yang diharapkan.

“Terakhir pada rapat di Bappeda, staf ahli Menteri Pertanian juga hadir. Permohonan ini sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Karena itu, hari ini kita duduk bersama dan saya mohon dukungan bagaimana supaya usulan ini minimal cepat ditindaklanjuti,” katanya.

Menurut Herman, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam memperjuangkan kepentingan petani kelapa. Dukungan masyarakat dan mahasiswa dinilai penting untuk memperkuat aspirasi daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Saya sangat berterima kasih. Berarti saya berjuang, pemerintah daerah tidak sendiri. Masyarakat juga ikut membantu, termasuk adik-adik mahasiswa,” ucapnya.

Herman juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan harga kelapa tersebut. Ia menyebut Komisi IV DPR RI saat ini tengah melakukan kegiatan reses ke sejumlah daerah di Indonesia, termasuk daerah pemilihan Riau.

Herman berharap hasil pertemuan dengan mahasiswa dan masyarakat tidak berhenti pada aksi penyampaian aspirasi, tetapi dapat dituangkan dalam bentuk usulan bersama yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kalau itu yang diinginkan atau waktu yang ditetapkan, saya berharap dari pertemuan ini kita buat usulan. Ada dukungan-dukungan baik dari mahasiswa maupun masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan harga kelapa memiliki dampak besar terhadap masyarakat Inhil karena daerah tersebut memiliki perkebunan kelapa yang sangat luas.

Herman menyebut luas perkebunan kelapa di Indragiri Hilir mencapai sekitar 425 ribu hektare. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah karena kelapa merupakan salah satu komoditas utama yang menopang kehidupan masyarakat.

“Ini seluruh masyarakat kita, terutama yang berkebun kelapa. Tadi disampaikan ada 425.000 hektare. Ini bukan terluas di Indonesia, bahkan terluas di dunia. Makanya kalau kita cerita ini agak perih dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.

Massa aksi berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki tata niaga dan meningkatkan harga kelapa di tingkat petani, sehingga kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa dapat terjamin.