"Jangan ditutupi. Awalnya dikatakan masalah pabrik yang belum siap. Terakhir, disebut bank untuk pembiayaan yang belum ada menyanggupi. Ini yang mana sebenarnya," tutur Putra melalui sambungan seluler, Senin (25/1/2021) malam.

Putra khawatir, permasalahan yang telah berlarut hingga 3 tahun ini akan meluas menjadi tindakan anarkis masyarakat yang merasa dibohongi.

"Kita tidak mau ini terjadi. Siapa yang akan bertanggungjawab. Ini bentuk wan prestasi atas kesepahaman awal yang dibangun oleh kedua belah pihak, jika perusahaan tidak membagi hasil," terang Putra yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Inhil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Putra mengatakan, berdasarkan keterangan masyarakat sebagaimana tercantum dalam nota kesepahaman atau MoU antara perusahaan dengan masyarakat, bagi hasil panen sawit di lahan plasma yang disepakati masing-masing adalah sebesar 50 persen.

"Hitung saja berapa kerugian masyarakat dari sekian ribu hektare lahan yang dipanen. Panen menurut informasi yang kami dapat, telah dilakukan selama 3 tahun terakhir," ungkap Putra.

Selanjutnya, Putra berpesan kepada masyarakat pemilik lahan untuk bersabar dan tidak bertindak anarkis sembari proses mediasi dilakukan dengan pihak perusahaan.

"Kami menyadari, masyarakat butuh hidup, anak mereka butuh sekolah dan kebutuhan lainnya. Semestinya, perusahaan juga sadar akan hal itu dan segera menyelesaikan kewajiban mereka," tutup Putra.

Sebelumnya, Komisi II (dua) telah menggelar rapat dengar pendapat bersama 2 (dua) perusahaan dan masyarakat pemilik lahan. Namun, pertemuan belum menemukan titik terang dikarenakan ketidakhadiran Direktur.

Komisi II DPRD Inhil pun kembali menjadwalkan pertemuan dengan mengagendakan kehadiran Direktur perusahaan pada Rabu 27 Januari mendatang.

 Editor : Dedek Pratama