H Dani M Nursalam Daftar Penjaringan Cakada PDIP Inhil
Pj Bupati Inhil Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII
Bupati Bengkalis Hadiri Rakor bersama KPK Dalam Program MCP, Korsupgah dan Stranas
Nusaperdana.com, Pekanbaru - Bupati Bengkalis Kasmarni Hadiri Rapat koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi terhadap Progam Pemberantasan korupsi terintegrasi kepala Daerah se-provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (03/03).
Dalam arahan disampaikan oleh
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Mulyanto, Direktur I Koordinasi dan Supervisi KPK Agus Wijanarko, pada Rakor tersebut Agenda Utama adalah melakukan evaluasi terhadap 3 dari 8 area intervensi yang menjadi fokus KPK pada program Monitoring Centre of Preventif (MCP) Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) serta Strategi Nasional (Stranas).
Dipimpin oleh Gubernur Riau diwakili Wakil Gubernur Riau Brigjen H. Edy Natar Nasution dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Jaja Subagja, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau M. Syahrir.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK menyampaikan hasil evaluasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota serta arahan dalam memenuhi kriteria area intervensi yang telah ditetapkan.
"Hal yang paling penting adalah bagaimana Kepala Daerah yang hadir komit dalam memenuhi unsur-unsur dan kriteria yang telah ditetapkan KPK berupa penyiapan dokumentasi dan data yang dibutuhkan serta penyampaiannya secara tepat waktu sesuai dengan periodik yang telah ditetapkan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau berharap dengan adanya program pemberantasan ini, diharapkan menjadi cara ampuh dalam memberantas korupsi.
"Selain itu diharapkan untuk keuangan daerah harus disajikan dengan transparansi dan akuntabel," tutur Wakil Gubernur.
Sementara itu, Bupati Bengkalis usai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menidaklanjuti semua arahan yang disampaikan Deputi KPK sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan pada area intervensi oleh KPK.
"Tentunya dengan memenuhi area intervensi tersebut menjadikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan," ungkapnya.
Lalu, Orang Nomor Satu di Kabupaten Bengkalis itu berharap kepada seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tertib dalam mengisi LHKPN.
"Hingga saat ini, implementasi LHKPN Kabupaten Bengkalis belum sampai 50 persen. Kedepannya Inspektorat harus aktif dalam menginformasikan hal ini, kepada seluruh Pejabat di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, lalu untuk tahun 2024, sertifikasi setiap aset yang dimiliki daerah harus mencapai 100 persen," ungkapnya.
Ikut Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Bengkalis H. Bustami HY, Inspektur Bengkalis Rafiardi Ikhsan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bengkalis Supardi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aulia, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Bengkalis Muhammad Fadhli.
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Bengkalis Syahruddin, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muthu Saily, dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Dedy Kurniawan. (Putra/rls)
Berita Lainnya
Pendaftaran PPK Untuk Pemilu 2024 Dibuka Serentak, Buruan Daftar
Percepatan vaksinasi, sekda tinjau vaksinasi terhadap Lansia.
Adanya WN Malaysia Pegang KTP Bengkalis, Kadisdukcapil Ismail Berikan Penjelasan
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemdes Makeruh Bantu 12 Ekor Sapi Ke Kelompok Ternak
Walaaah..PKS PT SIPP Berdiri Diduga di Kawasan HPT Rangau
Berani Jawab Pertanyaan Kapolres, Personil Sat Lantas Dapat Hadiah Uang Saku
Kanit Patroli dari Sat Lantas Polres Smeulue Lakukan Pengawalan Truk Pengangkut Sembako
Team Opsnal Polsek Mandau Ciduk 4 Pemuda Pelaku Curat di Desa Tambusai Batang Dui