Bupati Kasmarni Buka Acara Pengawasan Dearah Ditaja Inspektorat Bengkalis

Nusaperdana.com,Pekanbaru – Bupati Bengkalis Kasmarni, membuka acara gelar pengawasan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, di Hotel Premiere, Pekanbaru, Rabu (21/12/2022).
Kegiatan yang ditaja Inspektorat Kabupaten Bengkalis tersebut, dilaksanakan selama dua hari, terhitung tanggal 21-22 Desember 2022 ini diikuti oleh Seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Bengkalis.
Acara tersebut, dihadiri langsung oleh Handrias Haryotomo selaku Kepala Subauditoriat Riau II BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir selaku Kepala BPKP Provinsi Riau, dan Sigit Juli Hendriawan selaku Inspektur Provinsi Riau yang mana mereka juga langsung sebagai Narasumber dalam kegiatan itu.
Gelar pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, merupakan proses salam perwujudan good governance, clean goverment serta menuntut agar pelayanan publik menjadi lebih baik, dimana perubahan orientasi dan mindset pelayanan publik menjadi salah satu ujung tombaknya.
Disampaikan Kepala Daerah Bengkalis, Kasmarni, Pelayanan Publik harus mampu menjelma menjadi jembatan antara civil society dan state, agar jalannya pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetiif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karenanya, untuk mengawal serta menilai sejauh mana efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, maka pengawasan menjadi salah satu kunci suksesnya dalam memberikan keyakinan yang memadai, pemberi peringatan dini dalam efektifitas manajemen resiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," ujar Kasmarni yang juga mantan Camat Pinggir ini.
Sesuai dengan program Pemerintah Pusat yakni reformasi birokrasi, sambung Kasmarni, peran pengawasan menjadi sangat penting, tidak hanya sebatas mengakselerasikan perubahan di pemerintahan melalui program quick wins atau wins solution, namun juga bertanggung jawab agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Jadi saya menginginkan dengan adanya kegiatan ini, dapat mendorong perubahan paradigma pengawasan intern, dan bagi Perangkat Daerah harus bisa melakukan pengendalian atas keseluruhan kegiatan, agar semuanya dapat dilakukan dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.**
Berita Lainnya
Begini Tanggapan Ketua DPRD Kampar Terkait 3 Orang Anggota DPRD Kampar Terseret Kasus
Polisi Berbagi Kebaikan: Satlantas Polres Kampar Edukasi Pelajar Baru SMA N 1 Koto Kampar Hulu tentang Keselamatan
Dugaan Pelabuhan Tikus di Kijang, Bintan Timur: Warga Minta Pihak Berwenang Bertindak
Diduga Mangkir 2 Kali, LPPNRI Desak Kejari Kampar Untuk Menjemput Paksa Oknum Anggota DPRD Kampar
DPP PPP Resmi Keluarkan SK DPW PPP Riau Kepemimpinan Baru Sah di Jabat H. Ikbal Sayuti
Sinergi Pertamina Hulu Rokan dan Pertamina Lubricants Wujudkan Injeksi Perdana Surfaktan PHR24 di Proyek CEOR Balam South
Warga Bangkinang Ditangkap Satreskrim Polres Kampar, Ini Kasusnya
Malam Puncak HUT Bhayangkara ke-79 Polres Bengkalis Pecah, Deretan Tokoh Hadir, Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah di Simpang Jengkol