Dewi Aryani: Pemerintah Tolong Push Pabrikan APD Untuk Segera Lakukan Langkah Produksi Dengan Bahan Baku Dalam Negeri
Nusaperdana.com, Jakarta - Melihat perkembangan penyebaran virus covid 19 yang makin meluas dan makin banyak pasien yang masuk ruang isolasi mengakibatkan habisnya stok APD di banyak rumah sakit”.
Dr. Dewi Aryani anggota komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengatakan,”Ini berbahaya ke depan, jika rumah sakit sampai harus memodifikasi jas hujan menjadi APD. Keselamatan tenaga medis kita terancam karena penyebaran virusnya sangat dahsyat. Pemerintah harus segera kordinasi lintas kementrian memutar otak bagaimana caranya pabrikan APD bisa memproduksi dengan bahan baku yang ada di Indonesia sehingga tidak tergantung dengan raw material dari negara lain. Ini memang menjadi keprihatinan kita bersama karenanya saya meminta pemerintah bekerja ekstra keras bagaimana menyelamatkan kondisi ‘lack of self-protection equipment’ untuk para tenaga medis kita”.
Seluruh jajaran dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota mohon melakukan kordinasi intensif dan lakukan langkah-langkah antisipasi dengan kondisi ini sebelum APD secara masif dapat di produksi dan di distribusikan ke semua rumah sakit. (MA)

Berita Lainnya
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau
Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!
Tragedi di Intan Jaya: Ibu Hamil Jadi Korban Tembakan, DPR Desak Investigasi Transparan
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis