DPRD memprediksi akan terjadi penambahan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Inhil. Untuk itu, sebagaimana yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dr Ferryandi selaku pemimpin rapat, Pemerintah Kabupaten Inhil mesti mencari solusi guna mengatasi hal tersebut.

"Pemerintah harus hadir dalam menyikapi dampak sosial ekonomi. Terlebih, persoalan ekonomi ini sangat sensitif. Maka, kita mesti mencarikan solusinya," pungkas Ketua DPRD.

Ketua DPRD menekankan perlunya pendataan terhadap masyarakat yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. "Bantuan ini jangan jadi masalah, tidak tepat sasaran dan berlapis. BPNT dapat, PKH dapat, bantuan lain dapat juga," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Saipudin mengungkapkan, anggaran dana bantuan yang tersedia dari APBD Kabupaten Inhil adalah senilai Rp 5 Milyar bagi 10 ribu masyarakat miskin di Kabupaten Inhil.

Terdapat kekurangan senilai Rp 12,5 Milyar untuk kebutuhan 24.862 Kepala Keluarga lainnya. Pihak Dinas Sosial masih berusaha untuk dapat mengakomodir seluruh masyarakat miskin terdampak Covid-19.

"Beberapa sumber lain sudah ada, seperti 100 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Kemensos, dari dunia usaha berupa 775 paket sembako. 300 dus mie instan dan 4 ton beras oleh PSMTI," ungkap Saipudin.