Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Wakil Ketua II (Dua) DPRD Kabupaten Inhil, H Maryanto mengaku geram dengan gerak Dinas Sosial Kabupaten Inhil yang dinilai lamban dalam pendataan masyarakat terdampak Covid-19 sebagai calon penerima bantuan pemerintah.
Dari data sementara yang dipaparkan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Inhil, terjadi kekurangan anggaran dana senilai Rp 12,5 lebih untuk mengakomodir keseluruhan masyarakat miskin yang berjumlah 34.862 Kepala Keluarga (KK)
"Action saja langsung. Bilang saja uangnya tidak ada yang 12,5 Milyar. Jangan takut bilang kalau uangnya tidak ada. Ini manusia bos, bukan main-main," tukas H Maryanto dalam rapat gabungan yang mengagendakan pembahasan isu terkait dampak sosial ekonomi kebijakan social distancing oleh pemerintah, Senin (13/4/2020) di Kantor DPRD Inhil, Tembilahan.
DPRD memprediksi akan terjadi penambahan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Inhil. Untuk itu, sebagaimana yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Dr Ferryandi selaku pemimpin rapat, Pemerintah Kabupaten Inhil mesti mencari solusi guna mengatasi hal tersebut.
"Pemerintah harus hadir dalam menyikapi dampak sosial ekonomi. Terlebih, persoalan ekonomi ini sangat sensitif. Maka, kita mesti mencarikan solusinya," pungkas Ketua DPRD.
Ketua DPRD menekankan perlunya pendataan terhadap masyarakat yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. "Bantuan ini jangan jadi masalah, tidak tepat sasaran dan berlapis. BPNT dapat, PKH dapat, bantuan lain dapat juga," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Saipudin mengungkapkan, anggaran dana bantuan yang tersedia dari APBD Kabupaten Inhil adalah senilai Rp 5 Milyar bagi 10 ribu masyarakat miskin di Kabupaten Inhil.
Terdapat kekurangan senilai Rp 12,5 Milyar untuk kebutuhan 24.862 Kepala Keluarga lainnya. Pihak Dinas Sosial masih berusaha untuk dapat mengakomodir seluruh masyarakat miskin terdampak Covid-19.
"Beberapa sumber lain sudah ada, seperti 100 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Kemensos, dari dunia usaha berupa 775 paket sembako. 300 dus mie instan dan 4 ton beras oleh PSMTI," ungkap Saipudin.
.png)
Berita Lainnya
Satlantas Polres Kampar Sosialisasikan Etika Berlalu Lintas di SMP N 2 Bangkinang, Wujudkan Kamseltibcarlantas
Kapolsek Tambang Rapat Koordinasi Terkait Harkamtibmas Dalam Operasional Perusahaan dan Larangan Pemanfaatan Tambang Ilegal
Sosialisasikan Keselamatan Obvitnas, PHR Ajak Masyarakat Dukung Ketahanan Energi
Dari 10 Wartawan Bengkalis Ikut Serta dalam OKK PWI Riau Lima Yang Dinyatakan Lulus
Komitmen Hijau di Wilayah Operasi, PHR Rajut Asa Habitat Lutung Kokah
Seleksi PWI Riau di Ikuti 92 Peserta Untuk Angkatan XVI, 72 Peserta Lulus, 10 Bersyarat
Polres Kampar Ringkus Pelaku Penggelapan Sepeda Motor di Bangkinang, Pelaku Beraksi dengan Modus Pinjam.
Polsek Tapung Telusuri Informasi Tambang Pasir Ilegal, Temukan Aktivitas Pertambangan Berizin Milik PT Hamka Maju Karya